@phdthesis{eprintuntirta48366,
            year = {2024},
          author = {Adinda Putri  Buana},
           title = {ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
KETIGA YANG DICANTUMKAN DALAM KONTAK DARURAT
(EMERGENCY CONTACT) OLEH PEMINJAM PADA PINJAMAN
ONLINE},
          school = {Universitas Sultan Ageng Tirtayasa},
            note = {The convenience obtained through online loans raises several problems, such as
the problem of interference with third parties who are often used as emergency
contact numbers. So the prevalence of emergency contact numbers being included
by borrowers on online loan applications without the knowledge of the owner of the
emergency contact number can be a problem if the emergency contact does not feel
they approve or receive confirmation from the online borrower if they want to be
listed as an emergency contact number. This is of course very burdensome and
troublesome for the emergency contact party because it interferes with their rights.
This research will discuss the legal position of third parties who are included in the
Emergency Contact by the borrower in connection with Book III of the Civil Code
and how to provide legal protection for parties. the third is listed in the Emergency
Contact (Emergency Contact) by the borrower based on POJK Number 77 of 2016.
The method used in this research is normative juridical. Based on this research,
online loan organizers who wish to use a telephone number belonging to a third
party as an emergency contact are required to obtain prior approval from the
person being used as an emergency contact because the legal status of Emergency
Contact is a party whose position is outside the agreement and has no rights and
obligations in the transaction. lending and borrowing money based on information
technology. This is based on POJK no. 77/POJK.01/2016 concerning information
technology-based money lending and borrowing services which includes which
parties have rights and obligations in information technology-based money lending
and borrowing transactions. Emergency contacts have no obligation to pay off the
debtor's debts in the event of default. Regarding the protection of emergency
contacts externally as a third party, they have protection regulated by the
Government, especially protection regarding personal data. Internally, however,
emergency contacts have no legal protection because no online loan agreement
clauses exist.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/48366/},
        abstract = {Kemudahan yang didapat melalui pinjaman online menimbulkan beberapa persoalan, seperti permasalahan terganggunya pihak ketiga yang sering dijadikan sebagai nomor kontak darurat atau emergency contact. Sehingga maraknya nomor kontak darurat di cantumkan oleh peminjam pada aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor kontak darurat tersebut bisa menjadi masalah jika pihak kontak darurat tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak peminjam online jika ingin dicantumkan sebagai nomor kontak darurat. Hal ini tentu sangat membebani dan menyusahkan pihak emergency contact karena menganggu hak-haknya.. Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan hukum
pihak ketiga yg dicantumkan dalam Kontak Darurat (Emergency Contact) oleh peminjam di hubungkan dengan buku III KUHPerdata serta bagaimana Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang di cantumkan dalam Kontak Darurat (Emergency Contact) oleh peminjam berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Berdasarkan penelitian ini, pihak penyelenggara pinjaman online yang ingin menggunakan nomor telepon milik pihak Ketiga sebagai emergency contact wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari orang yang dijadikan emergency contact karena Kedudukan hukum Emergency Contact adalah pihak yang berkedudukan di luar perjanjian yang tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini didasari pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang di dalamnya memuat pihak-pihak mana saja yang memilikik hak dan kewajiban di dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kontak darurat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang debitur jika terjadi wanpretasi, Mengenai perlindungan kontak darurat
secara eksternal sebagai pihak ketiga memiliki perlindungan yang diatur oleh Pemerintah terutama perlindungan mengenai data pribadi. Namun secara internal, kontak darurat tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak ada klausa perjanjian pinjaman online yang ada.},
        keywords = {Pinjaman Online, Kontak Darurat, Perlindungan Hukum
Online Loans, Emergency Contact, Legal Protection

Keywords: Online Loans, Emergency Contact, Legal Protection}
}