@phdthesis{eprintuntirta48280,
            note = {Sistem notifikasi pada merger dan akuisisi di Indonesia diatur dalam UU No. 5
Tahun 1999. Indonesia menerapkan sistem post notifikasi yang diatur dalam Pasal
29 UU No.5 Tahun 1999, dimana pelaku usaha melaporkan kegiatan merger dan
akuisisi setelah transaksi selesai dilakukan. Namun, sistem ini cenderung
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, seperti penerapan sanksi
keterlambatan notifikasi yang sering kali bersifat disparitas. Sebagai perbandingan,
Korea Selatan menerapkan sistem pra notifikasi untuk perusahaan berskala besar
dan post notifikasi untuk perusahaan berskala kecil sehingga dapat melakukan
pencegahan terhadap anti-persaingan serta fleksibilitas atas penerapan sistem
notifikasi. Penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti perbandingan sistem
notifikasi di Indonesia dan di Korea Selatan dan penerapan sanksi pada sistem
notifikasi di Indonesia dengan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
perbandingan hukum. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis
secara deskriptif analitis. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa
sistem post notifikasi di Indonesia memberikan fleksibilitas tetapi sering
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian sanksi administratif.
Sementara itu, Korea Selatan dengan sistem pra notifikasi dan post notifikasi
memiliki mekanisme yang lebih tegas dalam mencegah persaingan usaha tidak
sehat dan lebih memberikan kepastian hukum. Saran penelitian ini adalah KPPU
mengkaji ulang sistem post notifikasi di Indonesia dan mempertimbangkan
penerapan sistem pra notifikasi yang lebih transparan, konsisten, dan proaktif dalam
melindungi persaingan usaha.},
          author = {Muti Astuti},
            year = {2025},
           title = {SISTEM PEMBERITAHUAN (NOTIFICATION SYSTEM) PADA MERGER DAN AKUISISI TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
        abstract = {The notification system for mergers and acquisitions in Indonesia is regulated in
Law No. 5 of 1999. Indonesia implements a post-notification system regulated in
Article 29 of Law No. 5 of 1999, where business actors report merger and
acquisition activities after the transaction is completed. However, this system tends
to create legal uncertainty for business actors, such as the application of sanctions
for late notification which are often disparate. In comparison, South Korea
implements a pre-notification system for large-scale companies and a postnotification system for small-scale companies so that it can prevent anticompetition and provide flexibility in the application of the notification system. This
study aims to examine the comparison of the notification system in Indonesia and
South Korea and the application of sanctions in the notification system in Indonesia
and South Korea. The research method used is normative juridical with a statutory
approach and a comparative legal approach. Data collected through literature
studies and analyzed descriptively analytically. The results of this thesis show that
the post-notification system in Indonesia provides flexibility but often creates legal
uncertainty in the imposition of administrative sanctions. Meanwhile, South Korea
with its pre-notification and post-notification systems has a firmer mechanism in
preventing unfair business competition and provides more legal certainty. The
suggestion of this research is that KPPU reviews the post notification system in
Indonesia and considers implementing a more transparent, consistent, and
proactive pre-notification system in protecting business competition.},
        keywords = {Notification System, Legal Certainty, Business Competition
Sistem notifikasi, Kepastian Hukum, Persaingan Usaha},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/48280/}
}