@phdthesis{eprintuntirta47899,
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
           title = {PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARABAHAN NOMOR
106/PID.SUS/2022/PN MRH)},
            year = {2024},
          author = {FERDY KURNIAWAN},
            note = {Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat berakibat pada fisik
maupun psikis korba. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja termasuk
anak-anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan
dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2022 terdapat 12.625 kasus
kekerasan seksual terhadap anak. Dalam upaya memberikan perlindungan
terhadap anak dari tindak pidana yang salah satunya adalah perlindungan dari
kekerasan seksual, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur
mengenai hak restitusi yang bisa didapat oleh korban anak dalam tindak pidana
kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan
Kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan
hukum dan Teori Keadilan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Indonesia
telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana
yang berupa restitusi yakni termuat dalam PP No. 43 tahun 2017, KUHAP, UU
No. 31 tahun 2022, UU No. 12 tahun 2022, Permen MA No. 1 tahun 2022, dan PP
No. 7 tahun 2018. Adapun mengenai implementasi peraturan tentang hak restitusi
tersebut sebenarnya sudah diterapkan hanya saja kurang maksimal.},
        abstract = {Sexual violence is a criminal act that can have physical and psychological
consequences for the victim. Sexual violence can happen to anyone, including
children. Based on data from the Online Information System for the Protection of
Women and Children (SIMFONI PPA), throughout 2022 there will be 12,625
cases of sexual violence against children. In an effort to provide protection for
children from criminal acts, one of which is protection from sexual violence, the
government issued Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection where
the Law regulates the right to restitution that can be obtained by child victims of
violent crimes. sexual. In this research, researchers used normative juridical
research methods which were carried out by examining library materials or
secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal
materials. This research approach is the Law Approach and the Case Approach.
The theories used in this research are Legal Protection Theory and Justice Theory.
From the results of this research, it is known that Indonesia has regulated legal
protection for child victims of criminal acts in the form of restitution, which is
contained in PP No. 43 of 2017, KUHAP, Law no. 31 of 2022, UU No. 12 of 2022,
MA Ministerial Decree no. 1 of 2022, and PP no. 7 of 2018. As for the
implementation of regulations regarding the right to restitution, they have
actually been implemented, but not optimally.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/47899/},
        keywords = {Sexual Violence, Children, Restitution
Kekerasan Seksual, Anak, Restitusi}
}