%0 Thesis
%9 S1
%A Laksana Putri, Sarah
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:47807
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Sales and Purchase Agreement (PPJB), Accounts Payable, Default.  Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Utang Piutang,   Wanprestasi.
%P 115
%T MEKANISME PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG AKIBAT   WANPRESTASI DEBITUR TA TERHADAP KREDITUR B   BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)
%U https://eprints.untirta.ac.id/47807/
%X Every person has a legal relationship with other people to fulfill all their needs. The   relationship carried out will definitely have legal consequences which will give rise   to rights and obligations. The form of relationship in question is making an   agreement. One type of agreement made is a debt and receivables agreement, which   is bound by a Sales and Purchase Agreement (PPJB). However, in practice, Debtor   TA was negligent in fulfilling its obligations to Creditor B, not in accordance with   the agreement. This research examines a case study regarding the Strength of the   Sale and Purchase Agreement (PPJB) in settling debts and receivables due to   default between Debtor TA and Creditor B as well as the settlement mechanism that   can be carried out by Creditor B against Debtor TA who is in default. The method   used is normative-empirical juridical through statutory and case approaches. This   research is descriptive-analytical in nature using primary data from interviews and   secondary data. Data collection was carried out through field research and   literature, while data analysis used qualitative descriptive methods. The research   results show that the settlement mechanisms that can be implemented are non  litigation and litigation. In a non-litigation manner, mediation can be carried out   by Creditor B and Debtor TA with the assistance of a third party, namely an RF   Notary as a mediator who functions as a facilitator who helps the parties find a   mutually agreeable solution. However, if the non-litigation settlement mechanism is   not successful, then you can use the settlement mechanism through litigation by   filing a lawsuit at the District Court.  Then the power of PPJB in settling debts and   receivables due to default between Debtor TA and Creditor B is to bind the parties   and PPJB made before a Notary to produce an authentic deed can be used as   evidence to demand fulfillment of obligations that should be fulfilled by Debtor TA.
%Z Setiap orang mempunyai hubungan hukum dengan orang lain untuk memenuhi   segala kebutuhannya. Hubungan yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum yang   akan menimbulkan hak dan kewajiban. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah   melakukan perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian   utang piutang, yang diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun   pada praktiknya, Debitur TA lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap   Kreditur B tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Penelitian ini mengkaji   studi kasus mengenai Kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam   penyelesain hutang piutang akibat wanprestasi antara Debitur TA terhadap Kreditur   B serta Mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Kreditur B terhadap   Debitur TA yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan berupa yuridis   normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini   bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data primer dari wawancara serta   data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan   kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang dapat   dilakukan yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Secara Non litigasi, dapat dilakukannya   Mediasi oleh Kreditur B dan Debitur TA dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu   Notaris RF sebagai mediator yang berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para   pihak menemukan solusi yang disepakati bersama. Namun jika melalui mekanisme   penyelesaian Non Litigasi tidak berhasil dilakukan, maka bisa melakukan   mekanisme penyelesaian melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan ke   Pengadilan Negeri.  Lalu kekuatan PPJB dalam penyelesaian hutang piutang akibat   wanprestasi antara Debitur TA terhadap Kreditur B yaitu untuk mengikat para pihak   dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris melahirkan akta otentik dapat dijadikan   sebagai alat bukti untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang seharusnya dipenuhi   oleh Debitur TA.