%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%X Government Procurement of Goods/Services in Indonesia plays an important role
in national development and economic development. Apart from that, government
procurement of goods and services is also expected to be able to provide value for
money and contribute to increasing the use of domestic products, increasing the
role of micro and medium businesses, as well as sustainable costs. The research
aims to determine the urgency of procuring goods and services for medical
equipment from abroad in view of Presidential Regulation No. 12 of 2021
concerning government procurement of goods/services and the obstacles faced in
implementing the procurement of goods/services for medical equipment from
abroad in Lebak Regency. The research method that researchers use is normative
juridical, using secondary data. Regarding data collection techniques by
searching, collecting and reviewing statutory regulations and legislative plans as
a result of research, scientific journal. The results of this research are as follows:
First, the urgency of procuring goods and services for medical devices from
abroad in view of Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Government
Procurement of Goods/Services is to ensure the availability of quality medical
devices that meet standards; Second, the obstacles in procuring medical
equipment from abroad in Lebak Regency are quite diverse and are closely
related to complicated bureaucracy and strict regulations in procuring medical
equipment from abroad which are also significant obstacles. Procurement
procedures for imported goods often require lengthy administrative processes and
coordination between various government agencies. This causes delays in
procuring urgently needed medical equipment. In many cases, imported medical
devices require long delivery times, regulatory challenges, and budget
management.
%L eprintuntirta47766
%T URGENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT
KESEHATAN DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
%K Medical Devices, Foreign Affairs, Procurement of Goods and
Services, Urgency
Alat Kesehatan, Luar Negeri, Pengadaan Barang dan Jasa,
Urgensi
%A NANIK SUHARWATI
%O Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia memainkan peran penting dalam
pembangunan nasional dan pengembangan ekonomi. Selain itu pengadaan barang
dan jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro,
dan usaha menengah,serta pembngunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan
mengetahui Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar
Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak. Metode
penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan
data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari dan
mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan
undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini sebagai
berikut: Pertama, Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar
Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan
yang berkualitas dan memenuhi standar; Kedua, Kendala dalam Pengadaan Alat
Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan cukup beragam
dan berkaitan erat dengan birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam
pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan.
Prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi dan
yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini
menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan
secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor
membutuhkan waktu pengiriman yang lama, tantangan regulasi, dan pengelolaan
anggaran.
%D 2024