<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU"^^ . "Determining regions as an arena for political competition for political parties and\r\nlegislative candidates to win seats that have been provided based on statutory\r\nregulations. The problem is firstly how to determine electoral districts to fulfill the\r\nproportion of fair representation in filling the Provincial DPRD members in terms\r\nof Law No. 7 of 2017; secondly, does the post-MK Decision No. 80/PUU-XX/2022\r\nregarding the KPU's authority in determining electoral districts reflect the\r\nproportion of fair representation? This research method uses empirical juridical\r\nmethods as the main method and normative juridical methods as supporting\r\nmethods. This legal research uses inductive thinking analysis for empirical\r\njurisprudence, namely a method that starts from specific knowledge or individual\r\nor general facts. Deductive thinking analysis for normative jurisprudence, namely\r\nby thinking using analysis that is based on understanding or several general facts,\r\nthen examining the results to solve specific problems. The results of this research\r\nare, firstly, the determination of electoral districts which are not in accordance\r\nwith the 7 principles of drawing up electoral districts. Therefore, the\r\ndetermination of electoral districts is determined based on the principles of\r\ndrawing up electoral districts. The determination of electoral districts can be\r\ndetermined from the population and area area, so the calculation of seats for\r\npolitical parties and candidates for members of the Provincial DPRD can also be\r\ndetermined. Second, after Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022,\r\nthe authority to determine electoral districts was returned to the KPU. There is an\r\nopinion that the KPU did not make any revisions in determining electoral\r\ndistricts, only moved it from the Attachment to Law No. 7 of 2017. The KPU\r\ncarried out a public test in the arrangement of Provincial DPRD electoral\r\ndistricts in each Province. As well as regulating the mechanism for forming\r\nelectoral districts for the New Autonomous Region. However, not all provinces\r\nexperienced changes in electoral districts."^^ . "2024" . . . . . . . . . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Magister Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . . . . . . . . . "Mohamad"^^ . "Fasyehhudin"^^ . "Mohamad Fasyehhudin"^^ . . "Danial"^^ . "Danial"^^ . "Danial Danial"^^ . . "Ririn"^^ . "Kurnia"^^ . "Ririn Kurnia"^^ . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Pascasarjana"^^ . . . "Magister Ilmu Hukum"^^ . . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Text)"^^ . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . . "PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \r\nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \r\nTENTANG PEMILU (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #47724 \n\nPENENTUAN DAERAH PEMILIHAN TERHADAP PEMENUHAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI DALAM PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN \nRAKYAT DAERAH PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 \nTENTANG PEMILU\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .