eprintid: 47591 rev_number: 17 eprint_status: archive userid: 10193 dir: disk0/00/04/75/91 datestamp: 2025-03-05 02:40:33 lastmod: 2025-03-05 02:40:33 status_changed: 2025-03-05 02:40:33 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: ALMYRA DWILIA, RIDHA creators_id: 1111200234 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Suhadi, Aris contributors_name: Solapari, Nuryati contributors_id: 196002082003121001 contributors_id: 197906022006042001 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: ILMU HUKUM title: PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN ATAS MASALAH GAJI TIDAK DIBAYAR DI NEGARA MALAYSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Pekerja Migran Indonesia, Gaji, Malaysia, Perlindungan. Indonesian Migrant Workers, Wages, Malaysia, Protection note: Indonesian Migrant Workers, which is then abbreviated as PMI, is one of the special types of work regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers Article 21 paragraph (1) letter f discusses the right to legal aid, the right to legal aid is an important foundation in providing access to justice and legal protection for migrant workers. The problems in this discussion are How is the fulfillment of the right to legal aid for Indonesian Migrant Workers based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. And How is the implementation of the fulfillment of the right to legal aid the role of related institutions for problematic migrant workers based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The research method used in this research is empirical juridical with the collection techniques used in this research using library study collection techniques and field studies, namely field data through direct interviews. The result of this study is that the government is responsible for carrying out protective activities starting from the registration process to the departure of migrant workers. This includes ensuring that migrant workers get clear information about their rights and obligations, as well as working conditions in the destination country, as well as the provision of facilities to fulfill workers' rights. It also includes support in the form of mediation and legal aid in case of disputes between workers and employers. Thus, this study emphasizes the importance of Law No. 18/2017 as a legal foundation in protecting the rights of Indonesian migrant workers, especially in the context of the issue of unpaid wages in Malaysia. Comprehensive and sustainable protection is needed to ensure the welfare of migrant workers and prevent violations of their rights in destination countries. abstract: Pekerja Migran Indonesia yang kemudian disingkat menjadi PMI merupakan salah satu jenis pekerjaan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 21 ayat (1) huruf f membahas hak bantuan hukum, hak bantuan hukum menjadi landasan yang penting dalam memberikan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Adapun permasalahan dalam pembahasan ini ialah Bagaimana pemenuhan hak bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum peran lembaga-lembaga terkait bagi pekerja migran bermasalah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu data lapangan melalui wawancara secara langsung. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas protektif yang dimulai dari proses pendaftaran hingga keberangkatan pekerja migran. Hal ini termasuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta kondisi kerja di negara tujuan, serta penyediaan fasilitas untuk memenuhi hak-hak pekerja. Ini juga mencakup dukungan dalam bentuk mediasi dan bantuan hukum jika terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai landasan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia, terutama dalam konteks masalah gaji tidak dibayar di Malaysia. Perlindungan yang komprehensif dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan pekerja migran dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak mereka di negara tujuan. date: 2025 date_type: published pages: 152 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: ALMYRA DWILIA, RIDHA (2025) PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN ATAS MASALAH GAJI TIDAK DIBAYAR DI NEGARA MALAYSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/1/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20fullteks.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/4/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%2002.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/5/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%2003.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/6/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%2004.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/7/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%2005.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/8/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%20REF.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/9/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234%20%20lampiran.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47591/17/RIDHA%20ALMYRA%20DWILIA_1111200234_01.pdf