relation: https://eprints.untirta.ac.id/47572/
title: ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA  TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA SETELAH WAFATNYA SUAMI  DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN  ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  (Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023PA.Pdlg)
creator: Safitri, Lina
subject: K Law (General)
subject: KD England and Wales
subject: KZ Law of Nations
description: Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang biasa dikenal dengan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: “perkawinan ialah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat batal  (neiting) atau fasid (dapat dibatalkan), adanya pembatalan berarti sebelumnya telah  terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturanaturan tertentu. Kasus ini bermula adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh  Tergugat I dengan almarhum suami penggugat, yakni suami Penggugat melakukan  perkawinan secara diam-diam dan memalsukan identitasnya dengan tergugat I dan  padahal masi terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, akhirnya penggugat  selaku istri pertama mengajukan gugatan perkara pembatalan perkawinan karena  merasa dibohongi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai:  bagaiamana keabsahan pembatalan perkawinan kedua yang diajukan oleh istri  pertama setelah suaminya meninggal dunia? Apa dasar pertimbangan Hakim  Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus permohonan pembatalan  perkawinan Nomor 433/Pdt.G/2023PA.Pdlg? kerangka pemikiran yang penulis  gunakan teori kepastian hukum yaitu sebagai salah satu upaya untuk memberikan  masukan-masukan terhadap karya ilmiah penulis yang menjadi bahan dasar dan  pembahasan. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif litereter  dengan pendekatan yuridis normatif yang akan bertumpu pada data perimer dan  data sekunder. Hasil penelitian mengenai analisis kasus prkara nomor  433/Pdt.G/2023PA.Pdlg perkawinan antara Tergugat I dengan Almahum suami  penggugat melanggar undang-undang perkawinan yang sudah jelas memuat tentang  izin poligami dan syarat sah perkawinan. Dengan adanya putusan pengadilan  seharusnya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum tetap maka  seharusnya dalam perkara ini berakibat batalnya perkawinan. Perkawinan bisa batal  demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.
date: 2025
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/2/Lina%20Safitri_1111200034_01.%20%282%29.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/3/Lina%20Safitri_1111200034_02.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/4/Lina%20Safitri_1111200034_03.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/5/Lina%20Safitri_1111200034_04.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/6/Lina%20Safitri_1111200034_05.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/7/Lina%20Safitri_1111200034_Reff.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/8/Lina%20Safitri_1111200034_Lamp.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/47572/17/Lina%20Safitri_1111200034_Fulltext%20%282%29.pdf
identifier:   Safitri, Lina  (2025) ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA SETELAH WAFATNYA SUAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023PA.Pdlg).  S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.