@phdthesis{eprintuntirta47516,
          author = {Hayya Milantry Putin Untari},
            year = {2025},
          school = {Universitas Sultan Ageng Tirtayasa},
           title = {Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Dihubungkan dengan Undang - Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana},
            note = {Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering dijumpai
dikehidupan sehari ? hari. Pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan
pemberatan atau dengan nama lain pencurian dengan kualifikasi. Sebagaimana
bentuk kejahatan lain yang mempunyai konsekuensi hukum. Pencurian dengan
pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, yang kemudian diatur dalam pasal 479
Undang ? Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP atau disebut KUHP baru. KUHP
baru tersebut hadir disesuaikan dengan nilai nilai yang hidup di masyarakat
Indonesia. Demikian identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja
faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan pemberatan dan
bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penyajian penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Informasi data dikumpulkan dengan teknik
penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian
ini menunjukan bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan didasari dari
berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, pengangguran, kelalaian
korban, pergaulan, dan faktor gaya hidup. Banyaknya jumlah kasus pencurian
dengan pemberatan menandakan pemidanaan sebagaimana dalam tujuannya untuk
mencegah terjadinya kejahatan belum terimplementasikan. Tujuan pemidanaan
dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan dapat
dilakukan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum erat kaitannya dengan
pemikiran tentang efektifitas peraturan perundang ? undangan atau hukum yang
berlaku. Faktor hukum sebagai salah satu faktor dalam penegakan hukum tentunya
dengan disahkannya Undang ? Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang ?
Undang Hukum Pidana telah membawa Indonesia untuk mempunyai aturan hukum
yang lebih baik, maka dengan aturan hukum yang lebih baik diperlukan peran serta
penegak hukum dan masyarakat untuk patuh dan menjalankan hukum baru yang
telah disesuaikan dengan nilai nilai negara Indonesia},
        keywords = {Theft, Aggravated Theft, Punishment
Pencurian , Pencurian Dengan Pemberatan, Pemidanaan},
        abstract = {Theft is one of the most common types of crime in everyday life. Theft that often
occurs is theft with aggravation or by another name theft with qualification. Like
any other crime, it has legal consequences. Theft with aggravation is regulated in
Article 363 of the Criminal Code, which is then regulated in Article 479 of Law
No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code or the new Criminal Code. The new
Criminal Code is adapted to the values of Indonesian society. Thus the
identification of problems in this study is what are the factors that influence the
occurrence of theft with aggravation and how the punishment of perpetrators of
theft with aggravation. The type of research used is normative juridical. The
presentation of this research uses a qualitative method. Data information is
collected using library research techniques using secondary data. The conclusion in
this research shows that the crime of aggravated theft is based on various factors
including economic factors, education, unemployment, victim negligence,
socialization, and lifestyle factors. The large number of cases of aggravated theft
indicates that punishment as in its purpose to prevent crime has not been
implemented. The purpose of punishment in order to overcome the crime of theft
with aggravation can be done through law enforcement. Law enforcement is closely
related to thoughts about the effectiveness of laws and regulations or applicable
laws. Legal factors as one of the factors in law enforcement, of course, with the
passing of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought Indonesia
to have a better rule of law, then with a better rule of law, it requires the participation
of law enforcers and the community to obey and carry out new laws that have been
adjusted to the values of the Indonesian state.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/47516/}
}