%K Delayed Wage Payments, Financial Crisis, Employment Agreements,
Penundaan Pembayaran Upah, Krisis Keuangan, Perjanjian Kerja
%A Laila Ramadhani
%L eprintuntirta47468
%X Delaying payment of wages is a legal action regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This provision states that the postponement must be in accordance with the Collective Bargaining Agreement. This thesis examines the practice of postponing wage payments at the State Printing Company of the Republic of Indonesia, which was carried out due to the financial crisis. This research was carried out to find out how the postponement of payment of workers' wages by the Republic of Indonesia's State Printing Company due to the financial crisis is reviewed based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment? And what is the responsibility of the State Printing Company of the Republic of Indonesia for delaying workers' wages based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment? This research uses normative juridical methods with descriptive analysis specifications. The data analyzed includes secondary, primary and tertiary data, using a qualitative approach and in-depth interviews. The research results show that the practice of postponing wage payments by the Republic of Indonesia State Printing Company is not in accordance with the Collective Labor Agreement, which harms justice and legal certainty in fulfilling workers' wage rights. This also violates the provisions of Article 88 A paragraph (3), Article 185 paragraph (1), (2), Article 95 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which has been adapted to Law Number 11 of 2020 Regarding Job Creation, Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages Article (2), Article 55, Article 61 paragraphs (1) and (2), and violations of the PNRI Perum Collective Work Agreement Article 32 Paragraph (1), (2), (3), (11).
%D 2024
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%O Penundaan pembayaran upah merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini menyatakan bahwa penundaan harus sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Skripsi ini mengkaji praktik penundaan pembayaran upah di Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan alasan krisis keuangan. Penelitan ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Dengan Alasan Krisis Keuangan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Dan Bagaimana Tanggung Jawab Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Atas Penundaan Upah Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dianalisis mencakup data sekunder, primer, dan tersier, menggunakan pendekatan kualitatif serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan pembayaran upah oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, yang mencederai kepastian hukum dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak upah pekerja. Hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 88 A ayat (3), Pasal 185 ayat (1), (2), Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal (2), Pasal 55, Pasal 61 ayat (1) dan (2), dan pelanggaran pada Perjanjian Kerja Bersama Perum PNRI Pasal 32 Ayat (1), (2), (3), (11).
%T PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DENGAN ALASAN KRISIS KEUANGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus di Perum Percetakan Negara Republik Indonesia)