@phdthesis{eprintuntirta47378,
           title = {PENERAPAN PERLINDUNGAN ANTHURIUM RED TIGER SEBAGAI UPAYA DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI PEMULIA TANAMAN LOKAL},
            year = {2025},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
          author = {FAIZA NURUL AZMY},
            note = {Perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, namun, Anthurium Red Tiger belum menerapkan perlindungan varietas tanaman, sehingga seringkali terjadi pelanggaran atas varietas tanaman hasil pemuliannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan perlindungan Anthurium Red Tiger dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemulia tanaman Anthurium Red Tiger dalam menjaga hak ekonominya.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori hak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian pendekatan perundang-undangan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penerapan perlindungan Anthurium Red Tiger berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menunjukkan bahwa pemulia tanaman belum menerapkan perlindungan varietas tanaman yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2, dikarenakan pemulia tanaman belum memahami secara rinci mengenai perlindungan varietas tanaman, hak perlindungan varietas tanaman, sanksi pelanggaran varietas tanaman. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemulia tanaman Anthurium Red Tiger dalam menjaga hak ekonominya dengan penyelesaian sengketa pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang dapat dilakukan secara litigasi dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 atau dan non-litigasi secara mediasi di kantor PVT, akan tetapi upaya ini tidak dapat dilakukan oleh pemulia tanaman karena pemulia tanaman belum mendaftarkan varietas tanamannya sehingga tidak memiliki sertifikat hak PVT. Oleh sebab itu, saran dalam penelitian ini adalah pemulia tanaman diharapkan segera melakukan pendaftaran perlindungan varietas tanaman dan mempersiapkan persyaratan BUSS. Selain itu, PPVTPP Kementerian Pertanian diharapkan dapat melakukan upaya lebih dalam mendorong pendaftaran varietas secara merata khususnya terhadap pemulia tanaman perseorangan.},
        abstract = {The protection of plant varieties is regulated in Law Number 29 of 2000
concerning Protection of Plant Varieties, however, the Red Tiger Anthurium has not yet applied the protection of plant varieties, so there are often violations of plant varieties resulting from its cultivation. This research aims to know and explain the application of protection of Anthurium Red Tiger and to know and analyse the efforts that can be made by plant breeders of Anthurium Red Tiger in maintaining their economic rights. The theories used in this research are legal protection theory and rights theory. The research method used is the normative-empirical method with the research specification of the statutory approach. Data sources are primary data and secondary data using data collection techniques in the form of interviews and literature studies and analysed descriptively qualitative. The results of the research on the application of protection of  Anthurium Red Tiger based on Law Number 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties show that plant breeders have not applied the protection of plant varieties in accordance with Article 1 Number 2 and Article 2, because plant breeders have not understood in detail about the protection of plant varieties, the right to protection of plant varieties, sanctions for violations of plant varieties. Efforts that can be made by plant breeders of Anthurium Red Tiger in maintaining their economic rights by resolving infringement disputes are regulated in Law Number 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties, which can be done by litigation in Article 66 to Article 69 or and non-litigation by mediation at the PVP office, but these efforts cannot be made by plant breeders because plant breeders have not registered their plant varieties so they do not have PVP rights certificates. Therefore, the suggestion in this study is that plant breeders are expected to immediately register for plant variety protection and prepare BUSS requirements. In addition, the PPVTPP of the Ministry of Agriculture is expected to make more efforts in encouraging the registration of varieties evenly, especially for individual plant breeders.},
        keywords = {Anthurium Red Tiger, Economic Rights, Plant Breeders. 
Anthurium Red Tiger, Hak Ekonomi, Pemulia Tanaman.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/47378/}
}