%0 Thesis
%9 S1
%A FAZRI, DIWANGGA
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:47373
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Custody, Pre-Mumayyiz, Marriage Law  Hak Asuh, Belum Mumayyiz, UU Perkawinan.
%P 132
%T HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ  KEPADA AYAH KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  (Studi Putusan Nomor 3941/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)
%U https://eprints.untirta.ac.id/47373/
%X Child custody arises as a consequence of divorce. According to the Compilation of Islamic Law, the custody of a children who are pre-mumayyiz is the mother’s right. However, in the ruling of the Tigaraksa Religious Court, Case No. 3941/Pdt/G/2023/PA.Tgrs, the panel of judges decided to grant custody of the two pre-mumayyiz children to the father. This study aims to examine the considerations used by the judge in granting custody of a pre-mumayyiz child to the biological father in Case No. 3941/Pdt/G/2023/PA.Tgrs. Furthermore, the research analyzes the legal consequences in accordance with the Marriage Law. The theories in this  study is maslahah. This research method used is a normative juridical study. The data sources of this research consist of primary data as supporting data and secondary data as the main data. Data collection methods include interviews and  documentation. The data analysis is descriptive. The results show that the judge granted custody of the two pre-mumayyiz children to the father based on the best interests of the child, as stipulated in Article 41 letter (a) of the Marriage Law and Article 2 point (2) of the Child Protection Law. As for the legal consequences, the father is obliged to provide the mother with access to their children and to bear all costs associated with custody. This research suggests that in making child custody decisions, both the Religious Courts and District Courts should not only consider the applicable laws but also take into account the facts revealed during the trial and other aspects that can benefit the child.
%Z Hak asuh anak muncul sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, dalam utusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3941/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, Majelis Hakim memutuskan untuk memutuskan memberikan hak asuh atas kedua anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam mengabulkan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung dalam putusan Nomor 3941/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Selanjutnya, menganalisis akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Teori yang digunakan yaitu teori maslahah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer sebagai data pendukung dan data sekunder sebagai data utama. Teknik  pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang belum  mumayyiz berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Perlindungan Anak. Adapun akibat hukumnya ayah wajib memberi akses kepada ibu untuk tetap berhubungan dengan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah anak. Saran penelitian ini adalah dalam mengambil keputusan hak asuh anak, selain mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan aspek-aspek lain yang dapat mendatangkan kebaikan bagi anak.