eprintid: 47338 rev_number: 16 eprint_status: archive userid: 20282 dir: disk0/00/04/73/38 datestamp: 2025-03-03 02:30:47 lastmod: 2025-03-03 02:30:47 status_changed: 2025-03-03 02:30:47 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Adhitia Catherine, Enifia creators_id: 1111200296 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Arifinal, Mochamad contributors_name: Solapari, Nuryati contributors_id: 197502082008011011 contributors_id: 197906022006042001 corp_creators: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Ilmu Hukum title: PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH RUMAH SAKIT DALAM KONTRAK TERAPEUTIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/PDT.G/2021/PN.KPN) ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: civil liability, therapeutic contract, medical malpractice, informed consent. tanggung jawab perdata, kontrak terapeutik, malpraktik medis, informed consent. note: Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata rumah sakit dalam kontrak terapeutik yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn. Latar belakang masalah ini berfokus pada seringnya timbul sengketa hukum terkait dugaan malpraktik medis akibat pelanggaran hak pasien. Dalam kasus ini, pasien menggugat dokter dan rumah sakit atas tindakan medis yang dianggap melanggar haknya, khususnya terkait informed consent. Adapun identifikasi masalah ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/Pn.Kpn dan bagaimana akibat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/Pn.kpn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya standar profesi, prosedur operasional, dan keberadaan informed consent, sehingga tidak ditemukan pelanggaran norma hukum oleh tergugat. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam kontrak terapeutik sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban hukum mereka. Disarankan agar rumah sakit dan tenaga medis memperkuat sistem dokumentasi dan edukasi pasien, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis. abstract: This research discusses the civil liability of hospitals in therapeutic contracts that result in harm to patients, with a case study of Kepanjen District Court Decision Number 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn. The background of this problem focuses on the frequent occurrence of legal disputes related to alleged medical malpractice due to violations of patient rights. In this case, the patient sued the doctor and hospital for medical actions that were considered to violate his rights, especially regarding informed consent. The identification of this problem is how the basis for the judge's consideration in deciding cases related to malpractice committed by doctors in hospitals in the Kepanjen District Court Decision Number 63/Pdt.G/2021/Pn.Kpn and what are the legal consequences in the Kepanjen District Court Decision Number 63/Pdt.G/2021/Pn.kpn. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach to legal documents and court decisions. The judge based his decision on the fulfillment of professional standards, operational procedures, and the existence of informed consent, so that no violation of legal norms was found by the defendant. The legal liability of doctors and hospitals in therapeutic contracts is highly dependent on the implementation of their legal obligations. It is recommended that hospitals and medical personnel strengthen patient documentation and education systems, improve internal controls, and ensure compliance with operational standards. This is important to provide balanced legal protection for patients and medical personnel. date: 2025 date_type: published pages: 100 institution: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa department: Fakultas Hukum thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: Adhitia Catherine, Enifia (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH RUMAH SAKIT DALAM KONTRAK TERAPEUTIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/PDT.G/2021/PN.KPN). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/1/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_Fulltext.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/3/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/4/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/5/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/6/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/7/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47338/15/Enifia%20Adhitia%20Catherine_1111200296_01.pdf