%0 Thesis
%9 S1
%A Adhitia Catherine, Enifia
%A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
%A Fakultas Hukum,
%A Ilmu Hukum,
%B Fakultas Hukum
%D 2025
%F eprintuntirta:47338
%I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
%K civil liability, therapeutic contract, medical malpractice, informed  consent.  tanggung jawab perdata, kontrak terapeutik, malpraktik medis,  informed consent.
%P 100
%T PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH RUMAH SAKIT DALAM KONTRAK TERAPEUTIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/PDT.G/2021/PN.KPN)
%U https://eprints.untirta.ac.id/47338/
%X This research discusses the civil liability of hospitals in therapeutic contracts that  result in harm to patients, with a case study of Kepanjen District Court Decision  Number 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn. The background of this problem focuses on the  frequent occurrence of legal disputes related to alleged medical malpractice due  to violations of patient rights. In this case, the patient sued the doctor and hospital  for medical actions that were considered to violate his rights, especially  regarding informed consent. The identification of this problem is how the basis  for the judge's consideration in deciding cases related to malpractice committed  by doctors in hospitals in the Kepanjen District Court Decision Number  63/Pdt.G/2021/Pn.Kpn and what are the legal consequences in the Kepanjen  District Court Decision Number 63/Pdt.G/2021/Pn.kpn. The research method  used is normative juridical with an analytical descriptive approach to legal  documents and court decisions. The judge based his decision on the fulfillment of  professional standards, operational procedures, and the existence of informed  consent, so that no violation of legal norms was found by the defendant. The legal  liability of doctors and hospitals in therapeutic contracts is highly dependent on  the implementation of their legal obligations. It is recommended that hospitals  and medical personnel strengthen patient documentation and education systems,  improve internal controls, and ensure compliance with operational standards.  This is important to provide balanced legal protection for patients and medical  personnel.
%Z Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata rumah sakit dalam kontrak  terapeutik yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dengan studi kasus Putusan  Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn. Latar belakang  masalah ini berfokus pada seringnya timbul sengketa hukum terkait dugaan  malpraktik medis akibat pelanggaran hak pasien. Dalam kasus ini, pasien  menggugat dokter dan rumah sakit atas tindakan medis yang dianggap melanggar  haknya, khususnya terkait informed consent. Adapun identifikasi masalah ini  ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait  malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit dalam putusan Pengadilan  Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/Pn.Kpn dan bagaimana akibat hukum  dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/Pn.kpn.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan  deskriptif analitis terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hakim  mendasarkan putusannya pada terpenuhinya standar profesi, prosedur operasional,  dan keberadaan informed consent, sehingga tidak ditemukan pelanggaran norma  hukum oleh tergugat. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam  kontrak terapeutik sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban hukum mereka.  Disarankan agar rumah sakit dan tenaga medis memperkuat sistem dokumentasi  dan edukasi pasien, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan  kepatuhan terhadap standar operasional. Hal ini penting untuk memberikan  perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis.