TY  - THES
N2  - The One Data Indonesia (SDI) policy is a government data governance policy 
based on Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data 
Indonesia. This policy has many challenges in its implementation, one of which lies 
in human resources. This research focuses on SDI policies in the Banten Provincial 
government. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SDI 
Policy in the Banten Provincial Government. The research method used is 
qualitative by analyzing data through interviews, observations and documentation. 
The theory used as a reference in this study is the policy implementation theory by 
George C. Edward III which consists of four indicators, namely communication, 
resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that 
the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy in the Banten Provincial 
Government has not fully gone well. In terms of communication, this policy has not 
been reached to all staff in each Regional Apparatus Organization (OPD). In terms 
of resources, there are still insufficient human resources and there are no functional 
positions of statisticians in the Banten Provincial Government, and improvements 
are still needed in terms of facilities. In terms of bureaucratic structure, there is no 
Standard Operating Procedure (SOP) in the implementation of one Indonesian 
Data in the Banten Provincial Government and there are no sanctions for data 
producers in the SDI implementation stage. The suggestion of this research is that 
the Banten Provincial Government should propose additional employees with the 
functional position of statisticians who are experts in managing data, add facilities 
to support the implementation of One Data Indonesia (SDI), and make Standard 
Operating Procedures (SOP) regarding the One Data Indonesia policy in Banten 
Province and Standard Operating Procedures (SOP) for data sharing.
ID  - eprintuntirta47074
M1  - sarjana
PB  - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
KW  - Implementation
KW  -  Policy
KW  -  One Data Indonesia (SDI)
KW  -  Banten Province
Implementasi
KW  -  Kebijakan
KW  -  Satu Data Indonesia (SDI)
KW  -  Provinsi 
Banten
EP  - 418
A1  - IRAWAN, SYARRAH
N1  - Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data 
pemerintah yang didasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang 
Satu Data Indonesia. Kebijakan ini memiliki banyak tantangan dalam 
implementasinya salah satunya terletak pada sumber daya manusia. Penelitian ini 
berfokus pada kebijakan SDI di pemerintah Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisis implementasi Kebijakan SDI di Pemerintah Provinsi Banten. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai 
acuan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George C. 
Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam aspek komunikasi belum tersampainya 
kebijakan ini kepada seluruh staf yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD). Dalam aspek sumber daya masih belum tercukupinya sumber daya 
manusia dan belum adanya jabatan fungsional ahli statistisi di Pemerintah Provinsi 
Banten, serta masih diperlukan peningkatan dari segi fasilitas. Dalam aspek struktur 
birokrasi 
belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
penyelenggaraan satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten sub dimensi 
Standar Operasional Prosedur (SOP) belum adanya Operasional Prosedur (SOP) 
operasional dan berbagi data. Pada sub dimensi fragmentasi belum dilaksanakan 
sebagaimana semestinya mengenai penyebaran tanggung jawab yang diberikan. 
Adapun saran penelitian ini yaitu sebaiknya Pemerintah Provinsi Banten 
mengajukan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional ahli statistisi yang 
ahli dalam mengelola data, menambah fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan 
Satu Data Indonesia (SDI), serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 
mengenai kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) berbagi data.
TI  - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
SATU DATA INDONESIA (SDI)  
DI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Y1  - 2024///
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/47074/
AV  - restricted
ER  -