TY - THES EP - 100 M1 - sarjana N1 - Perkawinan siri yang dilakukan dengan istri yang mengalami disabilitas mental merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai syarat maupun rukun-rukunnya didalam Islam. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam pencatatan perkawinan negara sebagaimana yang diatur Undang-Undang. Permasalam dalam penelitian ini bagaimana legalitas perkawinan siri yang dilakukan suami istri yang salah satunya mengalami disabilitas mental perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskrfitif analisis. Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumplan data melalui dokumentasi, observasi, wawancara. Menggunakan analisis data yaitu collecting, display, verification, concluding. Serta Lokasi penelitian di Desa Kurungkambing. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah legalitas perkawinan siri dengan istri yang mengalami disabilitas mental merupakan perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum atau ilegal menurut hukum positif. Menurut hukum Islam perkawinan terebut sah karena sesuai rukun maupun syarat. Namun menurut KHI agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kedudukan pasangan tersebut tidak diakui negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum tidak mendapat kepastian hukum karena tidak memiliki bukti akta nikah dan tidak mendapat hak perlindungan hukum terhadap kehidupan perkawinan jika terjadi KDRT dan perceraian, serta tidak memiliki hak warisan menurut hukum perdata. Saran untuk pemerintah memberikan sosialisasi atau edukasi untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai legalitas perkawinan siri dan akibatnya, serta memberikan sanksi untuk efek jera. Kepada pelaku yang telah melakukan perkawinan siri disarankan agar segera melakukan isbat nikah. Y1 - 2024/// KW - siri marriage; mental disability; marriage law perkawinan siri; disabilitas mental; undang-undang perkawinan UR - https://eprints.untirta.ac.id/46041/ N2 - Siri marriages conducted with mentally disabled wives are marriages that are carried out according to the terms and conditions in Islam. However, the marriage is not recorded in the state marriage registry as regulated by law. The identification of the problem in this study is how the legality of a siri marriage conducted by a husband and wife, one of whom has a mental disability, from the perspective of Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and what are the legal consequences of the siri marriage. The theory used in this research is the theory of legal certainty and justice. The research methods used are normative juridical and empirical juridical, with descriptive analysis research specifications. The data sources are primary and secondary data, with data collection techniques through documentation, observation, interviews. And data analysis is collecting, displaying, verification, concluding. As well as the research location in Kurungkambing Village. The conclusion in this study is that the legality of a siri marriage with a mentally disabled wife is a marriage that does not have legal legality or is illegal according to positive law. According to Islamic law, the marriage is valid. However, according to the Compilation of Islamic Law, in order to ensure the orderliness of marriage for the Islamic community, every marriage must be recorded. The position of the couple is not recognized by the state, because they do not have proof of a marriage certificate so they do not have legal certainty, do not have the right to legal protection of marital life in the event of domestic violence and divorce, and do not have inheritance rights according to the law. Suggestions for the government to provide socialization or education to increase public knowledge about the legality of siri marriages and their consequences and provide sanctions for deterrent effects and to perpetrators who have performed siri marriages to immediately carry out marriage validation. TI - PERKAWINAN SIRI DENGAN ISTRI YANG MENGALAMI DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang) ID - eprintuntirta46041 PB - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA AV - restricted A1 - Risfriantie, Syiva ER -