eprintid: 45861 rev_number: 32 eprint_status: archive userid: 7654 dir: disk0/00/04/58/61 datestamp: 2025-03-06 03:29:13 lastmod: 2025-03-06 03:29:13 status_changed: 2025-03-06 03:29:13 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: AL FANI, MUHAMMAD creators_id: 1111200267 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: FAUZIAH, FARIDATUL contributors_name: Efriyanto, Efriyanto contributors_id: 195907281985032002 contributors_id: 197204162002121002 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: ILMU HUKUM title: TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NIAGA TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks) ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted note: PT Pembangunan Perumahan merupakan perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan yang modal atau sahamnya terbagi atas saham kepemilikan Negara dan Publik dalam bentuk saham umum, PT Pembangunan Perumahan memiliki hubungan hukum dengan CV Surya Mas berupa perjanjian mengenai pengerjaan proyek-proyek, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang mencantumkan pilihan domisili yurisdiksi yang disepakati dan bersifat mengikat. Namun, konflik muncul ketika Pengadilan Niaga, yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan, mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya karena pilihan yurisdiksi dicantumkan dalam perjanjian. Identifikasi pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan perjanjian kerjasama yang memuat pilihan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa pada perkara penundaan kewajiban membayar utang di Pengadilan Niaga? Dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks. Menurut hukum yang berlaku mengenai domisili hukum PT pembangunan Perumahan? Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penerimaan Permohonan PKPU PT Pembangunan Perumahan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 3 Ayat (1) dan (5) yang seharusnya melihat domisili kedudukan debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan hukum khusus, sehingga undang-undang ini tidak memberikan opsi pilihan hukum dalam permohonan kepailitan dan PKPU. Dalam kasus PKPU, Pengadilan Niaga tidak terikat pada pilihan hukum dan yurisdiksi yang diatur dalam perjanjian antara para pihak. abstract: PT Pembangunan Perumahan is a state-owned enterprise (BUMN) structured as a limited liability company with shares divided between government ownership and public ownership in the form of common shares. PT Pembangunan Perumahan has a legal relationship with CV Surya Mas through an agreement regarding project work, which includes provisions on dispute resolution specifying a mutually agreed-upon jurisdictional domicile that is binding on both parties. However, a conflict arose when the Commercial Court, which actually lacks authority in this matter, granted a request for a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) solely due to the jurisdictional choice specified in the agreement. This study identifies questions such as: what is the strength of a cooperation agreement that includes the selection of legal domicile in dispute resolution concerning a case of debt payment suspension at the Commercial Court? Furthermore, what were the considerations of the judge in Decision Number 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks, regarding the legal domicile of PT Pembangunan Perumahan according to applicable law? This research utilizes legal certainty theory and employs a normative juridical method. The acceptance of the PKPU petition for PT Pembangunan Perumahan does not comply with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Article 3, Paragraphs (1) and (5), which should consider the debtor's domicile. Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU is specialized law; thus, it does not allow for a choice of law in bankruptcy and PKPU petitions. In PKPU cases, the Commercial Court is not bound by the legal jurisdiction and domicile chosen in the agreement between the parties. date: 2024 date_type: published pages: 406 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: AL FANI, MUHAMMAD (2024) TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NIAGA TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/7/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_Fulltext.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/3/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/1/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/6/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/4/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/2/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/5/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45861/8/Muhammad%20Al%20Fani_1111200267_Lamp.pdf