%0 Thesis
%9 S1
%A ROHANA, YOSI
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A JURUSAN ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2024
%F eprintuntirta:45803
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Judge’s Considerations, Criminal Imposition, Prostitution, Minors  Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Prostitusi, Anak di  bawah umur
%P 144
%T STUDI HUKUM PIDANA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE ANAK DI BAWAH UMUR  (Studi Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN Tng)
%U https://eprints.untirta.ac.id/45803/
%X Social media is not only used as a tool for communication and information but can also be used as a medium for conducting prostitution transactions, known as online prostitution. Prostitution is a sexual activity conducted between two people in exchange for money. Usually, the practice of prostitution is dominated by adults, but there are also minors involved. Judicial considerations state that prostitution involving minors must be accompanied by conditions of coercion, pressure, and not in accordance with the victim's will. Then, the identification of the problem arises regarding how the judge's considerations in imposing sentences on underage online prostitution offenders in Decision Number 1145/Pid.Sus/2021/PN Tng and how the application of punishment to underage online prostitution offenders in Decision Number 1145/Pid.Sus/2021/PN Tng. The theoretical framework in this research is the theory of judicial consideration and the theory of punishment. This research uses a normative juridical method. The defendant has participated in the exploitation of minors by providing his Alona Hotel as a venue for commercial sex workers to engage in prostitution activities. Additionally, the Panel of Judges was also less meticulous because they did not include that the Defendant had previously been sentenced to 3 months in prison for a passport forgery case in 2013 in Decision Number 229/Pid.Sus/2013/PN Tng. The considerations of the Panel of Judges in their decision, namely regarding the legal provisions used as the basis for the sentencing and the legal grounds in the verdict, as well as the aggravating and mitigating circumstances of the Defendant, do not align with the facts presented in the trial. This is contrary to the provisions of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which can result in the decision being null and void by law, meaning the decision does not meet formal requirements and is considered legally flawed. Exploitation of children is a serious issue that must be addressed by the authorities in depth. Therefore, if the Defendant is imposed with an ideal criminal sanction, this can prevent the Defendant from committing crimes again and create order and comfort for the surrounding community environment of Hotel Alona, which has previously been tarnished by prostitution activities.
%Z Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi tetapi juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi prostitusi atau disebut dengan prostitusi online. Prostitusi adalah kegiatan hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang dengan imbalan berupa uang. Biasanya, praktik prostitusi didominasi oleh orang dewasa, namun terdapat juga anak di bawah umur. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur harus disertai adanya kondisi keterpaksaan, tekanan, serta tidak sesuai dengan kehendak dari korban. Maka muncullah identifikasi masalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku prostitusi online anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN Tng dan bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku prostitusi online anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN Tng. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdakwa telah turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur dengan menyediakan Alona Hotel miliknya sebagai sarana bagi para pekerja seks komersial untuk melakukan kegiatan prostitusi. Selain itu, Majelis Hakim juga kurang teliti karena tidak memasukkan bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 bulan akibat kasus pemalsuan paspor di tahun 2013 dalam Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2013/PN Tng. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, yaitu terkait pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum dalam putusan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga dapat berakibat putusan batal demi hukum yang artinya putusan tidak memenuhi syarat formil dan dianggap cacat hukum. Eksploitasi pada anak merupakan masalah serius yang harus ditangani pihak berwajib secara mendalam. Sehingga, apabila Terdakwa dijatuhkan sanksi pidana yang ideal baginya dapat membuat Terdakwa jera untuk tidak lagi melakukan tindak pidana serta dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi lingkungan masyarakat sekitar Alona Hotel yang sebelumnya telah dicemari oleh kegiatan prostitusi.