%0 Thesis
%9 S1
%A ARIE EDGINAWAN, MUHAMMAD
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A JURUSAN ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:45778
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Law Enforcement, Forest Fires, Land Clearing, Judicial  Considerations, Legal Certainty.  Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan, Pembukaan Lahan,  Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum.
%P 184
%T PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN  LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN  TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN  (Studi Putusan No 251/Pid B/LH/2019/PN Stg.)
%U https://eprints.untirta.ac.id/45778/
%X Forest and land fires are serious issues that continue to occur annually in  Indonesia. One of the main causes is land clearing through burning, whether  intentional or due to negligence, which has negative impacts on the environment,  public health, and societal well-being. Despite being regulated under Law No. 32  of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), the  enforcement of laws against land burning perpetrators still faces numerous  challenges. The identified research problems are: How is the enforcement of  criminal law against perpetrators of land clearing through burning that causes  forest fires (Case Study of Decision No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg)? and What  are the judges' considerations in ruling on such land clearing cases? The theories  used are the Theory of Law Enforcement and the Theory of Judicial  Consideration. This study employs a normative juridical method with data  analyzed using a qualitative approach. The data sources consist of primary,  secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review  techniques.The results show that, in Decision No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, the  defendant carried out land clearing by burning, which led to a fire spreading to  54 hectares. However, the judge acquitted the defendant without adequately  considering the environmental impact and the provisions of Article 69 paragraph  (1) letter h of the UUPPLH, which limits land burning under local wisdom  principles. The judges' considerations were deemed suboptimal as they failed to  comprehensively include juridical, sociological, and philosophical aspects, thus  failing to reflect legal certainty, justice, and legal benefits.In conclusion, the  judges' reasoning in this decision is considered flawed as it did not fully consider  the legal facts and the impact of the defendant's actions. This renders the  enforcement of laws on land burning ineffective and opens the door for similar  acts in the future. It is recommended that judges consider juridical, sociological,  and philosophical aspects in their decisions to achieve justice, legal certainty, and  public benefit.
%Z Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang terus terjadi dari  tahun ke tahun di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah pembukaan  lahan dengan cara pembakaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian,  yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan  masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penegakan  hukum terhadap pelaku pembakaran lahan masih menghadapi banyak kendala.  Adapun identifikasi masalah pertama, Bagaimana penegakan hukum pidana  terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan  terjadinya kebakaran hutan (Studi Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg)? Dan  kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembukaan lahan  dengan cara membakar tersebut? Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan  Hukum dan Teori Pertimbangan Hakim. Metode penelitian ini adalah yuridis  normatif, dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri  dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data  melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No.  251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara  membakar hingga kebakaran meluas mencapai 54 hektare. Hakim memutus bebas  terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan  ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH terkait batas kearifan lokal.  Pertimbangan hakim dinilai tidak optimal karena tidak mencakup aspek yuridis,  sosiologis, dan filosofis secara menyeluruh, sehingga tidak mencerminkan  kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, dasar  pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai keliru karena tidak  mempertimbangkan fakta hukum dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan  terdakwa. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan  menjadi tidak efektif dan berpotensi memberikan ruang bagi tindakan serupa di  masa depan. Saran, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis,  sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara agar tercapai keadilan, kepastian.