@phdthesis{eprintuntirta45540, school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA}, title = {PROSES PEMEKARAN WILAYAH SELATAN KABUPATEN TANGERANG MENJADI KOTA TANGERANG SELATAN (2000-2008)}, year = {2025}, author = {MUHAMMAD FIKRI}, note = {Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Mendeskripsikan latar belakang munculnya wilayah selatan Kabupaten Tangerang menjadi wilayah otonom baru, (2) Menganalisis proses pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan (2000-2008). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian historis/sejarah yang terdiri dari heuristik yang dapat dimaknai sebagai tindakan yang mencakup pencarian sumber, pengumpulan data, atau perolehan materi atau bukti sejarah, kritik adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber, kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal/internal, interpretasi merupakan kegiatan penafsiran pada data sejarah, yang membentuk subjektivitas dan memungkinkan para sejarawan untuk menjelaskan makna dan maksud yang tersembunyi, dan historiografi merupakan tahapan terakhir dari sebuah penelitian historis yang merupakan kegiatan proses penyusunan hasil tulisan yang telah diteliti.. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori pemekaran wilayah, teori desentralisasi dan otonomi daerah, dan teori kota. Teori ini digunakan menjadi analisa penelitian proses pemekaran wilayah, khusus nya wilayah selatan yang menjadi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2000-2008. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan latar belakang pemekaran ini berangkat dari keresahan masyarakat atas proses yang didorong oleh pertumbuhan pesat di wilayah Selatan, yang memunculkan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan publik yang dirasakan kurang efektif dan efisien. Penelitian ini menyoroti peran masyarakat lokal di dalamnya untuk berjuang memisahkan daerahnya dengan adanya organisasi masyarakat seperti Komite Panitia Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera (KPPDO-KC), Bakor Cipasera, Formats, dan Forum Komunikasi Ciputat (FKMC) terjadinya dinamika selama proses pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan sampai membuah kan hasil yang diinginkan masyarakat dengan tertuang pada peraturan undang-undang no 51 tahun 2008, dan dalam hasil penelitian ini sedikit membahas dinamika kekosongan pemimpin setelah di bentuknya kota otonom yang baru ini.}, url = {https://eprints.untirta.ac.id/45540/}, keywords = {Process, Regional Expansion, South Tangerang City, 2000-2008. Pemekaran Wilayah, Kota Tangerang Selatan, 2000-2008.}, abstract = {The objectives of this research are: (1) To describe the background of the emergence of the southern region of Tangerang Regency as a new autonomous region, (2) To analyse the process of regional expansion of South Tangerang City (2000-2008). The research method used is the historical research method which consists of heuristics which can be interpreted as an action that includes searching for sources, collecting data, or obtaining material or historical evidence, criticism is an effort to obtain authenticity and credibility of sources, criticism is divided into two, namely external/internal criticism, interpretation is an activity of interpreting historical data, which forms subjectivity and allows historians to explain hidden meanings and intentions, and historiography is the final stage of a historical research which is the process of compiling the results of writing that has been researched. The theory in this research uses the theory of regional expansion, the theory of decentralisation and regional autonomy, and the theory of cities. These theories are used to analyse the process of regional expansion, especially the southern region that became South Tangerang City in 2000-2008. The results of this study show that the background of the expansion process came from the community's unrest over the rapid growth-driven process in the South, which gave rise to the need for better governance, especially related to infrastructure and public services that were perceived to be less effective and efficient. This research highlights the role of the local community in fighting to separate the region with the existence of community organisations such as the Committee for the Establishment of Cipasera City Autonomous Region (KPPDO-KC), Bakor Cipasera, Formats, and the Ciputat Communication Forum (FKMC) the dynamics during the process of expanding the South Tangerang City area until the results desired by the community are contained in the regulations of law no 51 of 2008, and in the results of this study slightly discuss the dynamics of the vacancy of leaders after the formation of this new autonomous city.} }