<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"^^ . "One of the most developing online trading activities in relation to internet usage is e-commerce. More and more economic activities are carried out through the internet media. The urgency of this research is the authority of the Consumer Protection Agency in protecting consumers related to the phenomenon of buying and selling transactions through e-commerce based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Commerce. Therefore, this research will examine in depth the authority of the consumer protection agency regulated in the law, as well as its relevance in protecting the rights and interests of consumers involved in e-commerce transactions. This research will analyze two main focuses related to how the role of the community through the National Consumer Protection Agency is in consumer protection and legal efforts for consumers and business actors who are harmed in e-commerce buying and selling transactions in the Banten Province community based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The theory used in this research is the Theory of Authority and Legal Protection. The method used is Qualitative with an empirical legal approach with descriptive analytical research specifications. The results of this study are that the BPKN Agency provides a special platform for people who feel disadvantaged when transacting on e-commerce to file complaints. Most people report online by accessing https://pengaduan.bpkn.go.id/. The large number of people who report online is due to the easy process, because as consumers they can make complaints anywhere and anytime without having to come directly to the National Consumer Protection Agency office. Legal efforts that can be provided by BPKN are in the form of providing a complaint forum to the National Consumer Protection Agency online through the portal https://pengaduan.bpkn.go.id/ or via the Official BPKN WhatsApp 081-531-531-53 or to the Social Media Account @bpkn_ri. This complaint process also provides legal protection, where BPKN acts as an intermediary between consumers and companies to find fair and transparent solutions. The suggestion in this study is that consumers must be more careful in carrying out online buying and selling transactions and must be aware of their rights when they suffer losses."^^ . "2024" . . . . . . . . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . . . . . . . . . "Muhammad"^^ . "Arsyi Alfin Fachrurroji Saputra"^^ . "Muhammad Arsyi Alfin Fachrurroji Saputra"^^ . . "AHMAD"^^ . "RAYHAN"^^ . "AHMAD RAYHAN"^^ . . "NURIKAH"^^ . "NURIKAH"^^ . "NURIKAH NURIKAH"^^ . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . "ILMU HUKUM"^^ . . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Text)"^^ . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . . "PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #45444 \n\nPERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .