eprintid: 45119 rev_number: 18 eprint_status: archive userid: 19162 dir: disk0/00/04/51/19 datestamp: 2025-01-10 16:44:24 lastmod: 2025-01-10 16:44:24 status_changed: 2025-01-10 16:44:24 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: 1111180006@untirta.ac.id creators_name: Marlina, Ine creators_id: 1111180006 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Tahir, Palmawati contributors_name: Muslih, Muhamad contributors_id: 195902031986012002 contributors_id: 198809052020121002 corp_creators: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Ilmu Hukum title: PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Btl) ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Joint Property, Polygamy Harta Bersama, Poligami note: Penetapan harta bersama seringkali menjadi polemik apalagi dalam kasus perkawinan poligami yang merupakan perkawinan antara seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Adapun harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung baik dengan isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat bermakna sebagai hasil bersama yang merupakan harta bersama dari masing-masing pihak. Adapun identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Penetapan Status Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua, Apa Pertimbangan Hakim dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Btl, Teori yang digunakan adalah Teori Al-Nasafah dan Teori Hukum Positif, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dan penelitian bersifat kualitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan masalah yang diteliti sehingga menemukan jawaban. Berdasarkan hasil penelitian pertama, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedua, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud pasal 130 HIR namun tidak berhasil. abstract: Determining joint property often becomes a polemic, especially in the case of polygamous marriages, which are marriages between a man and several wives at the same time. The joint property produced during the marriage, whether with the first, second, third or fourth wife, is meant to be a joint result which is the joint property of each party. The identification of the problems studied in this research is first, how is the determination of the status of joint assets in polygamous marriages related to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, second, what are the considerations of judges in case studies of court decisions Bantul Religion Number 277/Pdt.G/2021/PA.Btl, the theory used is the Al-Nasafah Theory and Positive Legal Theory, the research method used is the normative juridical method, and the research is qualitative, while the data source used is legal material primary, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques are carried out through literature study and then the data is analyzed qualitatively and primary data is obtained through literature study and the problem being researched to find answers. Based on the results of the first research, article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that property acquired during marriage becomes joint property. Second, the Panel of Judges has attempted to reconcile the Petitioner and Respondent, by giving the Petitioner and Respondent a view to think again about their intention to engage in polygamy with all the consequences as intended by Article 130 HIR, but to no avail. date: 2024 date_type: published pages: 134 institution: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa department: Fakultas Hukum thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: Marlina, Ine (2024) PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Btl). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/2/01.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%20FULL%20TEXT.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/3/03.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%2001.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/4/04.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%2002.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/5/05.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%2003.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/6/06.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%2004.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/7/07.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%2005.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/8/08.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%20REF.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/45119/9/09.%20INE%20MARLINA%20_%201111180006%20_%20LAMP.pdf