<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl)"^^ . "Determining joint property often becomes a polemic, especially in the case of\r\npolygamous marriages, which are marriages between a man and several wives at\r\nthe same time. The joint property produced during the marriage, whether with the\r\nfirst, second, third or fourth wife, is meant to be a joint result which is the joint\r\nproperty of each party. The identification of the problems studied in this research\r\nis first, how is the determination of the status of joint assets in polygamous\r\nmarriages related to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law\r\nNumber 1 of 1974 concerning Marriage, second, what are the considerations of\r\njudges in case studies of court decisions Bantul Religion Number\r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl, the theory used is the Al-Nasafah Theory and Positive\r\nLegal Theory, the research method used is the normative juridical method, and\r\nthe research is qualitative, while the data source used is legal material primary,\r\nsecondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques\r\nare carried out through literature study and then the data is analyzed qualitatively\r\nand primary data is obtained through literature study and the problem being\r\nresearched to find answers. Based on the results of the first research, article 35 of\r\nLaw Number 1 of 1974 concerning marriage states that property acquired during\r\nmarriage becomes joint property. Second, the Panel of Judges has attempted to\r\nreconcile the Petitioner and Respondent, by giving the Petitioner and Respondent\r\na view to think again about their intention to engage in polygamy with all the\r\nconsequences as intended by Article 130 HIR, but to no avail."^^ . "2024" . . . . . . . . . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . . . . . . . . . "Palmawati"^^ . "Tahir"^^ . "Palmawati Tahir"^^ . . "Muhamad"^^ . "Muslih"^^ . "Muhamad Muslih"^^ . . "Ine"^^ . "Marlina"^^ . "Ine Marlina"^^ . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . "Ilmu Hukum"^^ . . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Text)"^^ . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . . "PENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \r\nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \r\nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \r\nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\r\n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \r\n277/Pdt.G/2021/PA.Btl) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #45119 \n\nPENETAPAN STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN \nPOLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 \nTAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 \nTAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN \n(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor \n277/Pdt.G/2021/PA.Btl)\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .