%0 Thesis
%9 S1
%A Restu Fauzi, Rian
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A ILMU HUKUM,
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2024
%F eprintuntirta:45033
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Standardization, Vape mecha electronic cigarette, Legal protection and  legal liability  Standarisasi, Rokok elektrik vape mecha, Perlindungan hukum dan  pertanggung jawaban hukum.
%P 102
%T STANDARISASI ALAT BAGI PENGGUNA ROKOK  ELEKTRIK (E- SMOKE) PADA JENIS VAPE MECHA YANG  TIDAKTERDAPATCHIPDALAM RANGKAPERLINDUNGAN  KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  TAHUN1999TENTANGPERLINDUNGANKONSUMEN
%U https://eprints.untirta.ac.id/45033/
%X With the rise of vape electronic cigarettes that have not been standardized in one  type of electronic cigarette, namely vape mecha, it has become an attraction  among teenagers today, with the existence of regulations, many countries and  regions face challenges in regulating electronic cigarettes because this  technology is relatively new and changing rapidly. and how standardization can  be applied to vape mecha based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer  Protection and its derivative regulations and what form of legal protection for  consumers for producer actions that are not in accordance with Law Number 8 of  1999 concerning Consumer Protection and its derivative regulations and  Empirical legal methods are used to analyze field practices and collect specific  data related to consumer protection. In the context of vape mecha without a chip,  several important aspects that must be considered include safety standards,  information transparency, producer obligations, and relevant regulations.  Research shows that vape mecha without a chip has a higher risk for consumers.  And the principle of legal protection and accountability is key in responding to  violations of consumer rights, with an emphasis on caution in determining who is  responsible for the risks that may arise. Standardization of vape products is  considered necessary to protect consumers from the risk of misuse and ensure  proper use. Standardization can help reduce potential dangers and be a means of  education for vape users and the Consumer Protection Law provides  comprehensive legal protection to consumers through the regulation of consumer  rights, producer obligations, producer responsibilities, and administrative and  criminal sanctions for producers who violate.
%Z Dengan maraknya rokok elektrik vape yang belum ada standarisasi disalah satu  jenis rokok elektrik yaitu vape mecha ini menjadi Daya tarik di kalangan remaja  saat ini, dengan adanya regulasi banyak negara dan wilayah menghadapi  tantangan dalam mengatur rokok elektrik karena teknologi ini relatif baru dan  berubah secara cepat. serta bagaimana standarisasi yang dapat diterapkan terhadap  vape mecha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen beserta peraturan turunan dibawahnya dan bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas perbuatan produsen yang  tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen beserta peraturan turunan dibawahnya dan Metode yuridis empiris  digunakan untuk menganalisis praktik lapangan dan mengumpulkan data spesifik  terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks vape mecha tanpa chip, beberapa  aspek penting yang harus diperhatikan meliputi standar keselamatan, transparansi  informasi, kewajiban produsen, serta regulasi yang relevan.Penelitian  menunjukkan bahwa vape mecha tanpa chip memiliki risiko yang lebih tinggi bagi  konsumen. Serta prinsip perlindungan hukum dan pertanggungjawaban menjadi  kunci dalam menanggapi pelanggaran hak konsumen, dengan penekanan pada  kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas risiko yang  mungkin muncul. Standarisasi produk vape dinilai perlu untuk melindungi  konsumen dari risiko penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang tepat.  Standardisasi dapat membantu mengurangi potensi bahaya dan menjadi sarana  edukasi bagi pengguna vape dan Undang-undang Perlindungan Kosumen  memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada konsumen melalui  pengaturan hak-hak konsumen, kewajiban produsen, tanggung jawab produsen,  serta sanksi administratif dan pidana bagi produsen yang melanggar