%0 Thesis
%9 S1
%A Khomaini Reza Pahlevi, Mohamad
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A JURUSAN ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2024
%F eprintuntirta:44957
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Receivables Rights, Cessie, Cedent  Hak Tagih Utang, Cessie, Cedent
%P 126
%T PEMBATALAN PENGALIHAN HAK TAGIH UTANG SECARA   CESSIE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KREDITUR LAMA   (CEDENT) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2723 K/Pdt/2022)
%U https://eprints.untirta.ac.id/44957/
%X The legal provisions regarding cession are contained in Article 613 of the Civil Code which essentially regulates that the transfer of receivables by cession must be carried out by making an authentic deed or a private deed and there must be notification to the debtor and must be acknowledged and approved. In the case of Supreme Court Decision Number 2723 K/Pdt/2022, the debtor, Saut Tohap Pakpahan, felt aggrieved by the transfer of receivables by cession carried out by PT. Indo Surya Inti Finance as the old creditor (cedent) to Dion Setiawan as the new creditor (cessionary). The debtor filed a lawsuit in court because he considered that the action was unlawful where the old creditor carried out a cession with a new creditor without prior notification to the debtor and the new creditor demanded payment of the debt with an increased amount of receivables. Until this cassation decision, the Panel of Judges considered that the implementation of the transfer of receivables by cession was an unlawful act and canceled the deed of transfer of the cession. The identification of the problem in this study is how the form of creditor accountability for violations of debtor rights in the Supreme Court Decision Number 2723 K / Pdt / 2022 and what are the legal consequences for old creditors for the cancellation of the transfer of debt collection rights through cession in the Supreme Court Decision Number 2723 K / Pdt / 2022. The theories used in this study are the theory of legal responsibility and the theory of justice. This research is a normative legal research, namely research that focuses on the analysis of applicable laws and regulations and legal norms. The results of this study are that after the enactment of the Supreme Court Decision Number 2723, the creditor must return the debtor's rights to their original state before the unlawful act or called natura and the old creditor (cedent) must receive back the receivables and reopen access to debtor debt payments and guarantee the return of the debtor's mortgage after payment and is required to return the purchase money for the cession.
%Z Aturan hukum mengenai cessie terdapat dalam Pasal 613 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa pengalihan hak tagih utang atau piutang secara cessie harus dilakukan dengan dibuatnya akta otentik atau akta dibawah tangan dan perlu adanya pemberitahuan kepada pihak debitur serta harus diakui dan disetujuinya. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2723 K/Pdt/2022, Pihak debitur yaitu Saut Tohap Pakpahan merasa dirugikan dengan adanya peralihan piutang secara cessie yang dilakukan PT. Indo Surya Inti Finance selaku kreditur lama (cedent) kepada Dion Setiawan selaku kreditur baru (cessionaris). Pihak debitur mengajukan gugatan ke pengadilan karena menganggap bahwa tindakan tersebut melawan hukum di mana pihak kreditur lama melakukan cessie dengan kreditur baru tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur serta pihak kreditur baru menuntut pelunasan hutang dengan jumlah piutang yang meningkat. Hingga pada putusan kasasi Majelis Hakim menganggap bahwa pelaksanaan pengalihan piutang secara cessie tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta pengalihan cessie tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban kreditur atas pelanggaran hak-hak debitur pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2723 K/Pdt/2022 dan bagaimana akibat hukum terhadap kreditur lama atas terjadinya pembatalan pengalihan hak tagih utang secara cessie pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2723 K/Pdt/2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggungjawab hukum dan teori keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah setelah berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2723 pihak kreditur harus mengembalikan hak-hak debitur kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau disebut dengan natura dan kreditur lama (cedent) harus menerima kembali hak piutang tersebut dan membuka kembali akses pembayaran hutang debitur dan menjamin pengembalian hak tanggungan debitur setelah pelunasan serta wajib mengembalikan uang pembelian cessie tersebut.