@phdthesis{eprintuntirta44768,
          author = {Nur Fauzan Hafarianto},
            note = {Upaya memulihkan kembali keuangan negara akibat korupsi merupakan salah satu 
perhatian utama sekarang ini dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana 
korupsi. Mekanisme yang digunakan tidak hanya melalui mekanisme perampasan 
aset pidana tetapi juga melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau 
Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi mekanisme ini disebut sebagai mekanisme perdata. Meskipun 
mekanisme ini sudah terdapat dalam undang-undang, namun penegak hukum 
masing enggan untuk menggunakan mekanisme ini. Hal ini disebabkan hukum 
acara yang digunakan adalah hukum acara perdata murni, sehingga hal tersebut 
semakin mempersulit kinerja penegak hukum. Selain itu masih terdapat banyak 
faktor lainnya yang membuat penegak hukum enggan menggunakan mekanisme ini 
yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitan 
yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh 
dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang, buku, jurnal, artikel, media 
massa dan lain sebagainya. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif serta teori yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan dua teori diantaranya teori hukum progresif dan teori penegakan 
hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum 
pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi agar aset yang dirampas dari pelaku 
tindak pidana dapat maksimal tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit, 
sehingga pemulihan keuangan negara dapat berjalan dengan maksimal. Selain 
faktor hukum terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam memberantas 
tindak pidana korupsi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Agar penegakan hukum dalam 
memberantas tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal maka kelima 
faktor tersebut harus diperhatikan.},
           title = {PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA 
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALTERNATIF 
MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
            year = {2024},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/44768/},
        abstract = {Efforts to recover state finances due to corruption are one of the main concerns 
today in tackling and eradicating corruption. The mechanism used is not only 
through the mechanism of criminal asset forfeiture but also through the mechanism 
of asset forfeiture without conviction or Non-Conviction Based Asset Forfeiture 
(NCB). In the Corruption Law, this mechanism is referred to as a civil mechanism. 
Although this mechanism is included in the law, law enforcers are reluctant to use 
this mechanism. This is because the procedural law used is pure civil procedural 
law, so that it further complicates the performance of law enforcers. In addition, 
there are still many other factors that make law enforcers reluctant to use this 
mechanism contained in the Corruption Crime Law. The research method used is 
normative juridical which is qualitative in nature. The data obtained in this 
research comes from laws, books, journals, articles, mass media and so on. And the 
data analysis used in this research uses descriptive analysis and the theory used in 
this research uses two theories including progressive legal theory and law 
enforcement theory. The results of this study indicate that there is a need for 
criminal law reform, especially in corruption crimes so that assets seized from 
criminal offenders can be maximized without a long and convoluted process, so that 
state financial recovery can run optimally. In addition to legal factors, there are 
other factors that need to be considered in combating criminal acts of corruption, 
namely law enforcement factors, facilities, community factors, and cultural factors. 
In order for law enforcement in combating criminal acts of corruption to run 
optimally, these five factors must be considered.},
        keywords = {Corruption, Asset Forfeiture Mechanism without Punishment, Legal Reform.
Korupsi, Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Pembaharuan Hukum}
}