<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG)"^^ . "Land is one of the most important elements for humans because of its benefits as a supporter of human daily life, in addition to being a place to live, land is also used as a place of livelihood. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or Ownership Rights of Apartment Units. Based on Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Making Officials, a PPAT Deed is a deed made by a PPAT as evidence of the implementation of certain legal acts regarding land rights or Ownership Rights of Apartment Units. However, in reality there are still many errors in making this PPAT deed which causes land disputes. The identification of the problem in this study is how is the legal protection for the party who is harmed due to the cancellation of the sale and purchase deed and what is the responsibility of the PPAT for the canceled sale and purchase deed. The theories used are the Theory of Legal Protection and the Theory of Responsibility. The research method used is the Normative Juridical method, with research specifications in the form of a statutory approach and a case approach, with data sources being secondary data sources and primary data sources, data collection techniques through literature studies and field studies analyzed using qualitative descriptive analysis methods, the location of this research is at the Sultan Ageng Tirtayasa University Library and the Notary/PPAT Office. The \r\nconclusion of this study is that what must be done as a PPAT's responsibility is to cancel and make a statement that the sale and purchase deed has been canceled by law in a copy of the deed. The suggestion from this study is that there must be more supervision from the Regional and Regional Supervisory Board of PPATs so as not to violate the existing code of ethics, and the application of sanctions must be enforced against PPATs who have violated the code of ethics."^^ . "2024" . . . . . . . . . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . . . . . . . . . "Nur"^^ . "Almi Amalia"^^ . "Nur Almi Amalia"^^ . . "MUHAMAD"^^ . "MUSLIH"^^ . "MUHAMAD MUSLIH"^^ . . "ACENG"^^ . "ASNAWI ROHANI"^^ . "ACENG ASNAWI ROHANI"^^ . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . "ILMU HUKUM"^^ . . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Text)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \r\nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \r\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \r\nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \r\nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \r\nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH\r\n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #44504 \n\nTANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI \nTANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI \nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 \nTAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN \nPEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN \nJABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH \n(Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG)\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . . . "KZ Law of Nations"@en . .