TY - THES KW - Legal Protection KW - Legal Consequences KW - Standard Clauses. Perlindungan Hukum KW - Akibat Hukum KW - Klausula Baku. Y1 - 2024/// M1 - sarjana N1 - Bus merupakan salah satu transportasi yang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai pilihan sarana bepergian. Salah satu perusahaan otobus (PO) penyedia jasa transportasi adalah Budiman. Penyedia jasa transportasi banyak menggunakan klausula baku yang bersifat sepihak. Salah satu penerapan klausula baku pada PO Budiman adalah barang yang hilang, rusak, atau tertukar menjadi resiko penumpang sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penerapan klausula baku oleh pelaku usaha dan bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaku usaha atas penerapan klausula baku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder yaitu data-data yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum dan menggunakan data primer sebagai data pendukung yaitu melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan klausula baku oleh pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen meskipun sudah ada Undang-Undang yang memadai bagi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan-ketentuan tersebut disusun secara sepihak dan cenderung menguntungkan pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen memiliki posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha dan sering kali tidak memahami atau menyadari konsekuensi dari klausula tersebut. Dan mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait penerapan klausula baku oleh pelaku usaha dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum. mulai dari batalnya klausula tersebut, kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, hingga sanksi administratif, pidana, atau penghentian kegiatan usaha. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertindak secara adil dan melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku EP - 101 UR - https://eprints.untirta.ac.id/44422/ AV - restricted PB - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA A1 - Piola, Rali ID - eprintuntirta44422 TI - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS BARANG HILANG PADA PO. BUDIMAN) N2 - Bus is one of the transportations that until now is still widely used by Indonesian people as a choice of means of travel. One of the bus companies (PO) providing transportation services is Budiman. Transportation service providers often use standard clauses that are unilateral. One of the applications of standard clauses in PO Budiman is that lost, damaged, or exchanged goods are at the passenger's own risk. This study was conducted to determine how legal protection is given to consumers for the application of standard clauses by business actors and what the legal consequences are for business actors for the application of standard clauses. The research method used is the normative juridical method, namely by examining legal library materials or secondary data, namely data that refers to legal norms in laws and regulations, legal theories and using primary data as supporting data, namely conducting field research by interviewing the parties concerned. The results of this study are that the application of standard clauses by business actors does not provide legal protection for consumers even though there is an adequate Law for consumers, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These provisions are drafted unilaterally and tend to benefit business actors. On the other hand, consumers have a weaker position than business actors and often do not understand or realize the consequences of these clauses. And regarding the legal consequences for business actors related to the application of standard clauses by business actors, they can face various legal consequences. starting from the cancellation of the clause, the obligation to provide compensation to consumers, to administrative sanctions, criminal sanctions, or termination of business activities. These sanctions are designed to ensure that business actors act fairly and protect consumer rights in accordance with applicable laws and regulations ER -