%0 Thesis
%9 S1
%A Mulya, Agam Fasehsa
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A PROGRAM STUDI ILMU HUKUM,
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2021
%F eprintuntirta:15434
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Kata Kunci: Kewenangan, Pembinaan dan Pengawasan, LembagPemberdayaan Masyarakat Desa
%P 99
%T KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  PENYELENGGARAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DESA (LPMD) DI DESA BOJONEGARA   BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  DI DESA
%U https://eprints.untirta.ac.id/15434/
%X Lembaga pemberdayaan masyarakat desa adalah lembaga atas prakarsa   masyarakat dan mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Lembaga  pemberdayaan masyarakat desa di desa bojonegara memerlukan perhatian lebih  dari pemerintah kecamatan terutama dalam pembinaan dan pengawasan.  Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 camat belum maksimal dalam  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas lembaga pemberdayaan  masyarakat desa di desa bojonegara. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana  kewenangan camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas  lembaga pemberdayaan masyarakat desa di desa bojonegara berdasarkan peraturan  daerah kabupaten serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang lembaga kemasyarakatan di  desa? dan apa hambatan-hambatan camat dalam pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai lembaga  kemasyarakatan di desa bojonegara?      Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi   penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data  sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan camat  bojonegara dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa bojonegara,  yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.      Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan camat dalam   pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas lembaga pemberdayaan  masyarakat desa di desa bojonegara tentang lembaga kemasyarakatan di desa belum  maksimal dalam dalam melakukan perencanaan, pemberian bimbingan,  pengarahan, pendidikan dan pengawasan. sedangkan, hambatan-hambatan yang  dihadapi camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga  pemberdayaan masyarakat desa di desa bojonegara yaitu: pendanaan, keanggotaan,  partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga desa.
%Z Village community empowerment institutions are institution initiated by the   community and village government partners in development planning. Village  community empowerment institutions in Bojonegara village need more attention  from the sub-district government, especially in guidance and supervision. Based on  regional regulation number 2 of 2012 the sub-district head has not been maximal  in fostering and supervising the implementation of the tasks of village community  empowerment institutions in Bojonegara village. The author is interested in  researching how the authority of the sub-district head in coaching and supervising  the implementation of the tasks of village community empowerment institutions in  Bojonegara village based on the regional regulation of Serang Regency Number 2  of 2012 concerning community institutions in the village? and what are the  obstacles for the camat in carrying out the guidance and supervision of village  community empowerment institutions as social institutions in Bojonegara village?   This study used an empirical juridical method with descriptive analytical  research specifications. The data used in this study are secondary data supported  by primary data in the form of interviews with the Bojonegara sub-district head and  the board of the Bojonegara village community empowerment institution, which  were analyzed descriptively qualitatively.      The results of this study indicate that the authority of the sub-district head   in coaching and supervising the implementation of the tasks of village community  empowerment institutions in Bojonegara village regarding community institutions  in the village has not been maximal in planning, providing guidance, direction,  education and supervision. Meanwhile, the obstacles faced by the sub-district head  in implementing the guidance and supervision of village community empowerment  institutions in Bojonegara village are: funding, membership, community  participation and coordination between village institutions.   Keywords: Authority, Guidance and Supervision, Village Community  Empowerment Institutions