relation: https://eprints.untirta.ac.id/15420/
title: HAK PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN  KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  56/PUU-XVII/2019 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
creator: RIFA’I, MUHAMAD
subject: K Law (General)
description: Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak   politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah  (Pilkada), yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang dijamin dalam  UUD 1945. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)  bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam  pemerintahan”, Pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing  sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara  demokratis”, Begitupun dengan Pengakuan hak politik juga diakui dalam UndangUndang  Nomor  12  Tahun  2005 Tentang  Pengesahan  International  Convenant  On Civil    and    Political Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam penelitian ini terdiri dari dua (2)  Identifikasi masalah: (1) bagaimana hak pencalonan mantan terpidana korupsi untuk  mencalonakan diri sebagai kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi  No.56/PUU-XVII/2019, (2) Bagaimana hak konstitusional mantan terpidana korupsi  untuk dipilih sebagai kepala daerah menurut UUD 1945.   Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis Penelitian   Kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer dengan  teknik pengumpulan data studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis normatif kualitatif.  Penelitian ini dilakukan dibeberapa lokasi yaitu: Perpustakaan Universitas Sultan  Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten.    Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: bagi mantan terpidana   korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah memerlukan persyaratan yakni:  bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan  menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri sebagai calon  kepala daerah, kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana  kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan  sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai  pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Hak pencalonan  mantan terpidana korupsi mestinya berpegang teguh pada prinsip keadilan dan hak  asasi manusia dalam konstitusi.
date: 2020
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: ie
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/1/COVER.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/2/BAB%20I.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/3/BAB%20II.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/4/BAB%20III.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/5/BAB%20IV.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/6/BAB%20V.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/15420/7/DAFTAR%20PUSAKA.pdf
identifier:   RIFA’I, MUHAMAD  (2020) HAK PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945.  S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.