relation: https://eprints.untirta.ac.id/14484/
title: TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP LAYANAN ASURANSI   KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN JALUR AIR MENURUT   UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA   PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG   JO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014   TENTANG PERASURANSIAN
creator: CAHYA, KRISTINA DWI
subject: K Law (General)
description: Perusahaan asuransi yang seharusnya menjadi penjamin kerugian yang di alami  oleh tertanggung justru tidak dilakukan dengan dasar dan ketentuan hukum  asuransi dalam kasus ini adalah perkara Perusahaan Asuransi dengan Penumpang  yang bernamakan Mugiyat. Dari hasil penelitian didapati kasus penyelesaian  klaim asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh  pihak pengusaha kepada penumpang, dimana dalam pemberian uang kerugian  klaim asuransi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan  latar belakang tersebut Peneliti mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum PT.  Asuransi Jasa Raharja terhadap penumpang jasa angkutan air yang mengalami  kecelakaan di kapal laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964  tentang Dana Pertanggungan Wajib Penumpang. Metode penelitian yang  digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif.  Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan data primer sebagai  penunjang berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa  PT. Jasaraharja Putera dalam penyelesaian ganti rugi tersebut hanya  mementingkan sepihak saja yaitu kepentingan pihak penanggung tanpa  memikirkan risiko tertanggung. Kekurangan pembayaran ganti rugi terhadap  pihak tertanggung yang tidak dibayarkan oleh PT. Jasaraharaja Putera berakibat  PT. Jasaraharaja Putera telah melawan hukum dengan melanggar Pasal 28  Undang-Undang Perasuransian yang menyebutkan Perusahaan Asuransi,  Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi  Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian  atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya  dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran  klaim dan akibat tindakan tersebut perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi  administratif berupa peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali  berturut-turut atas setiap pelanggaran. Jangka waktu pemberlakuan sanksi  administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Asuransi masing-masing  paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.  Perusahaan Asuransi akan dikenai sanksi administratif berupa pembatasan  kegiatan usaha. Apabila dengan dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha  untuk seluruh kegiatan usaha tetapi Perusahaan Asuransi masih tidak dapat  mengatasi pelanggaran yang ada barulah sanksi terberat yang akan dikenakan  yaitu pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi tersebut.
date: 2020
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/1/COVER.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/2/BAB%20I.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/3/BAB%20II.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/4/BAB%20III.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/5/BAB%20IV.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/6/BAB%20V.pdf
format: text
language: id
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/14484/7/DAFTAR%20PUSAKA.pdf
identifier:   CAHYA, KRISTINA DWI  (2020) TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP LAYANAN ASURANSI KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN JALUR AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG JO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.  S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.