@phdthesis{eprintuntirta14484,
          author = {KRISTINA DWI CAHYA},
            note = {The insurance company which is supposed to be the guarantor of the loss suffered
by the insured is not carried out on the basis and provisions of the insurance law.
In this case, the case of the Insurance Company with a Passenger named Mugiyat.
From the results of the research, it was found that cases of insurance claim
settlement that were not in accordance with legal provisions carried out by the
employer to passengers, where the provision of insurance claim loss money was
not in accordance with applicable legal provisions. Based on this background, the
researcher examines how the legal responsibility of PT. Jasa Raharja Insurance
for water transportation service passengers who have an accident on a ship is
reviewed from Law Number 33 of 1964 concerning Compulsory Passenger
Insurance Funds. The research method used is a qualitative method with
normative juridical research. The data source used is secondary data with
primary data as a support in the form of interviews. The results of this study
indicate that PT. Jasaraharja Putera in settling the compensation only
emphasizes one-sidedly, namely the interests of the insurer without considering
the insured's risk. Lack of compensation payments to the insured that was not paid
by PT. Jasaraharaja Putera resulted in PT. Jasaraharaja Putera has violated the
law by violating Article 28 of the Insurance Law which states that the Insurance
Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company, Sharia
Reinsurance Company is prohibited from taking any action that can delay the
settlement or payment of claims, or not taking actions that should be done
resulting in delays in settlement or payment of claims and the consequence of
such action the insurance company may be subject to administrative sanctions in
the form of a written warning made at most 3 (three) consecutive times for each
violation. The period for the imposition of administrative sanctions in the form of
a written warning for each Insurance Company is no later than 30 (thirty) days
after the stipulation of the administrative sanctions. Insurance companies will be
subject to administrative sanctions in the form of restrictions on business
activities. If the imposition of sanctions for limiting business activities for all
business activities but the Insurance Company is still unable to overcome existing
violations, then the heaviest sanction will be imposed, namely the revocation of
the Insurance Company's business license.},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
           title = {TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP LAYANAN ASURANSI 
KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN JALUR AIR MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA 
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG 
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 
TENTANG PERASURANSIAN},
            year = {2020},
        keywords = {Kata Kunci : Asuransi, Polis, Premi Keywords : Insurance, Policy, Premi},
        abstract = {Perusahaan asuransi yang seharusnya menjadi penjamin kerugian yang di alami
oleh tertanggung justru tidak dilakukan dengan dasar dan ketentuan hukum
asuransi dalam kasus ini adalah perkara Perusahaan Asuransi dengan Penumpang
yang bernamakan Mugiyat. Dari hasil penelitian didapati kasus penyelesaian
klaim asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh
pihak pengusaha kepada penumpang, dimana dalam pemberian uang kerugian
klaim asuransi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan
latar belakang tersebut Peneliti mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum PT.
Asuransi Jasa Raharja terhadap penumpang jasa angkutan air yang mengalami
kecelakaan di kapal laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Penumpang. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan data primer sebagai
penunjang berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa
PT. Jasaraharja Putera dalam penyelesaian ganti rugi tersebut hanya
mementingkan sepihak saja yaitu kepentingan pihak penanggung tanpa
memikirkan risiko tertanggung. Kekurangan pembayaran ganti rugi terhadap
pihak tertanggung yang tidak dibayarkan oleh PT. Jasaraharaja Putera berakibat
PT. Jasaraharaja Putera telah melawan hukum dengan melanggar Pasal 28
Undang-Undang Perasuransian yang menyebutkan Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi
Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya
dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran
klaim dan akibat tindakan tersebut perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut atas setiap pelanggaran. Jangka waktu pemberlakuan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Asuransi masing-masing
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Perusahaan Asuransi akan dikenai sanksi administratif berupa pembatasan
kegiatan usaha. Apabila dengan dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha
untuk seluruh kegiatan usaha tetapi Perusahaan Asuransi masih tidak dapat
mengatasi pelanggaran yang ada barulah sanksi terberat yang akan dikenakan
yaitu pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi tersebut.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/14484/}
}