%0 Thesis
%9 S1
%A Galih, Kersa
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A PROGRAM STUDI ILMU HUKUM,
%A BIDANG Hukum Administrasi Negara,
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2020
%F eprintuntirta:14479
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Kata kunci : Kewenangan Dinas, Putus Sekolah, Kecamatan Pamarayan  Key Words : Atuthority Of The Office, Dropping Out Of School, Pamarayan  District   Key Words : Atuthority Of The Office, Dropping Out Of School, Pamarayan  District
%P 150
%T KEWENANGAN  DINAS  PENDIDIKAN DAN  KEBUDAYAAN   KABUPATEN SERANG DALAM  MENGATASI ANAK  PUTUS SEKOLAH USIA WAJIB BELAJAR DI KECAMATAN PAMARAYANBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG
%U https://eprints.untirta.ac.id/14479/
%X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sudah menerapkan  anak wajib belajar dari SD sampai dengan SMP sesuai Peraturan Daerah  Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di  Kabupaten Serang. Penerapan peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah anak  putus sekolah pada usia wajib belajar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  tentang bagaimana kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten  serang dalam mengatasi anak putus sekolah pada anak usia wajib belajar di  kecamatan pamarayan berdasarkan peraturan daerah kabupaten serang nomor 1  tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di kabupaten serang dan  bagaimana upaya dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang dalam  menghadapi hambatan-hambatan untuk mengatasi anak putus sekolah usia wajib  belajar di kecamatan pamarayan berdasarkan peraturan daerah kabupaten serang  nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di kabupaten serang ?  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris  atau yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder  yang merupakan sumber bahan hokum primer yaitu peraturan perundangundangan    dan data primer yaitu berupa wawancara dengan Kepala Seksi bidang  pendidikan masyarakat Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang serta  wawancara dengan Pengawas dan Penilik Unit Pendidikan dan Kebudayaan  Kecamatan Pamarayan  Hasil penelitian ini bahwa kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan  kabupaten serang dalam mengatasi anak putus sekolah usia wajib belajar di  kecamatan pamarayan belum maksimal. Hal ini dikarenakan hanya ada satusatunya    Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Sekolah Kejar Paket di  Kecamatan Pamarayan serta minimnya sarana dan prasana di Pusat Kegiatan  Masyarakat dan tidak adanya Lembaga Kursus Pendidikan Di Kecamatan  Pamarayan sehingga masih banyaknya anak putus sekolah di kecamatan  pamarayan yang belum teratasi.
%Z The education and culture office of serang regency has implemented  compulsory education for children from SD to SMP according to serang regency  regional regulation number 1 of 2019 concerning the implementation of education  in serang regency. The application of these reguylations is expected to prevent  children from dropping out of school at compulsory education age. Researchers  are interested in conducting research on how the authority of the education and  culture office of the serang district in overcoming school dropouts in compulsory  education age children in the Pamarayan sub-district based on the Serang district  regional regulation number 1 of 2019 concerning the implementation of education  in the Serang district and how the district education and culture services are  working. Attack in the face of obstacles to evercome school dropouts of  compulsory age for education in Pamarayan sub-district based on the regional  regulation of Serang district number 1 of 2019 concerning the implementation of  education in Serang district ?     The menthod used in this research is juridical empirical or sociological   juridical with descriptive analytical research type. The date used in thus study are  date obtained from secondary date which is a source of primary legal material,  namely laws and regulations and primary date, namely in the form of interviews  with  the head of the section for community education at the education and culture  office of Serang regency and interviews with supervisors and inpectors of the  education unit and culture of Pamarayan district.     The results of thus study indicate that the authority of the Serang district   education and culture office in overcoming school dropouts at compulsory  education age in Pamarayan district has not been maximum. This is because there  is only the community learning activity center of school pursuing package in  Pamarayan district and the lack of facilities and infrastructure at the community  activy center and the absence of an educational course institution in Pamarayan  sub-district that have not been resolved.