%K Kata kunci: Ketetpan MPR, Ajaran Komunis, Hak asasi manusia.
%X Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 selalu diangaap membatasi
kebebasan menyampaikan pikiran baik lisan maupun tertulisan dalam dinamika
hak asasi manusia, maka identifikasi dari skripsi ini ialah Bagaimana Kedudukan
TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang ajaran komunis dalam tata hukum
Indonesia dan Bagaimana Implikasi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
terhadap kemerdekaan yang mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun
tertulis? 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kumulatif dengan metode pendekatan
yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data
kepustakaan dengan tiga bahan hukum yaitu bahan primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan kedudukan
TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berkaitan dengan larangan ajaran
komunis dan partai komunis Indonesia (PKI). Ketetapan MPRS ini tidak
menghambat kemerdekaan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, karena TAP
MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini hanya melarangan kegiatan-kegiatan
menyebarkan paham komunisme.
%T IMPLIKASI KETETAPAN MPRS NOMOR XXV/MPRS/1966
TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS NDONESIA DAN 
LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/
MARXISISME-LENIMISME DITINJAU BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
%A Mochammad Agung Supriyatna
%O Decree of the MPRS Number XXV / MPRS / 1966 is always considered to limit the 
freedom to convey thoughts both orally and in writing in the dynamics of human 
rights, so the identification of this thesis is how the position of TAP MPRS 
Number XXV / MPRS / 1966 regarding communist teachings in the Indonesian 
legal system and what are the implications MPRS Decree Number XXV / MPRS / 
1966 on independence that expresses thoughts both orally and in writing? 
This research is a type of cumulative research with a normative juridical 
approach, the data used are secondary data in the form of library data with three 
legal materials, namely primary materials, secondary legal materials and tertiary 
legal materials, then analyzed by descriptive analysis. 
Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded that the 
position of TAP MPRS Number XXV / MPRS / 1966 was related to the prohibition 
of communist teachings and the Indonesian communist party (PKI). This MPRS 
decree does not hinder freedom of thought, either verbally or in writing, because 
this MPRS TAP Number XXV / MPRS / 1966 only prohibits activities to spread 
communism.
%L eprintuntirta14476
%D 2020
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA