Nur Lestari, Dina (2021) Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Tangerang (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Seksi Rehabilitasi). S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Dina Nur Lestari - Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di BNN ~1.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB) |
Abstract
Masalah narkoba merupakan masalah yang kompleks. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan kebijakan dan strategi pemerintah pusat untuk menekankan dan melindungi masyarakat indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasioanal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, BNN Kota Tangerang menjalankan tugas dalam tiga fokus Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberantasan, dan Seksi Rehabilitasi. Salah satu tugas Seksi Rehabilitasi dengan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dikarenakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut model Van Metter dan Van Horn, terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan eksternal. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi belum berjalan optimal, terdapat beberapa indikator yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, diantaranya keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi antar organisasi belum terjalin secara intens, dan belum sepenuhnya sesuai ukuran dan tujuan kebijakan, serta belum sepenuhnya keterlibatan organisasi formal maupun informal. Adapun faktor yang mendukung, antara lain dalam implementasi rehabilitasi narkotika sudah sesuai dengan SOP, respon yang positif dari agen pelaksana, dan lingkungan eksternal (Ekonomi, Sosial, Politik) menerima pengaruh positif.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The drug problem is a complex problem. The Policy on Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking is a policy and strategy of the central government to emphasize and protect the Indonesian people from drug abuse and illicit drug trafficking. In accordance with the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Technical Instructions for the Action Plan for the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Traffic in Narcotics and Narcotics Precursors for 2020-2024, the Tangerang City BNN carries out tasks in three focuses on Prevention and Community Empowerment, the Eradication Section, and Rehabilitation Section. One of the tasks of the Rehabilitation Section is to improve the ability of medical and social rehabilitation, both organized by the government and the community. This study aims to determine the implementation of policies to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking (P4GN) in the Rehabilitation Section of the National Narcotics Agency of Tangerang City. The research method used is descriptive qualitative method and uses the theory of policy implementation according to Van Metter and Van Horn model, Include Standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, the disposition of implementers and economic, social and political condisition. The results of this study are that implementation has not been running optimally, there are several indicators that become obstacles in implementation, including limited resources, lack of communication between organizations that have not been intensely established, and have not fully matched the standards and objectives of the policy, and not fully involved formal or informal organizations. The supporting factors include the implementation of narcotics rehabilitation in accordance with the SOP, a positive response from the implementing agency, and the external environment (Economic, Social, Political) receiving a positive influenc. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Implementasi, Kebijakan P4GN, Rehabilitasi Narkotika Keywords: Implementation, Policy on Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Narcotics, Narcotics Rehabilitation | |||||||||
| Subjects: | Communication > Public Relations Science | |||||||||
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik | |||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan FISIP | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Apr 2023 12:02 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Apr 2023 12:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9966 |
Actions (login required)
 |
View Item |