SUDIARSO, SUDIARSO (2017) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI REHABILITASI BAGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI REHABILITASI BAGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Narcotics abuse is an activity using narcotics without rights against the law, narcotics abuse is a crime and violation that threatens the safety, to the user’s physical and soul as well as society, and also can affect the future generation of the nation. Narcotics abuse for oneself is the victim and the other side as a criminal offender, in the Law Number 35 of 2009 on Narcotics Regulates 2 (two) provisions against narcotics abusers, the first provisions of medical rehabilitation obligations and social rehabilitation, the second is imprisonment criminal sanction. The problem studied in this study concerning review of criminal law on rehabilitation sanction for the recidivist and punishment for recidivist users. The approach method used in the writing of this research is normative juridical, with the descriptive analytical research. The result of the research are: (1) Review of criminal law against sanction on medical and social rehabilitation, which strengthen Article 54 of Narcotics Law, that Narcotics addict and Narcotics abuse victim must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Whereas in the Circular Letter of General Attorney General Criminal Number B- 136/E/EJP/01/2012, there is a different classification from SEMA, mentioned that the defendant is not narcotics criminal suspect; (2) The criminalization of narcotics users is imprisonment, and not sanctioned by medical and social rehabilitations, has resulted in many drug users relaps since they are not fully recovered from drug addiction. Keywords: Crime, Rehabilitation, Recidivist, Narcotics Crime.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, dan juga dapat berpengaruh pada masa depan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di satu sisi merupakan korban dan di sisi lain sebagai pelaku tindak pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalah guna narkotika, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta yang kedua adanya sanksi pidana penjara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum pidana terhadap sanksi rehabilitasi bagi residivis dan pemidanaan terhadap residivis pecandu narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah: (1) Tinjauan hukum pidana terhadap sanksi rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkotika, belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, terdapat klasifikasi bagi pecandu narkotika Golongan I dengan barang bukti Narkotika di bawah 1 gram dapat direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang memperkuat Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan, dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-136/E/EJP/01/2012, terdapat klasifikasi yang berbeda dengan SEMA, yaitu bahwa terdakwa bukan residivis tindak pidana narkotika; (2) Pemidanaan terhadap residivis pecandu narkotika berupa pidana penjara, dan tidak diberikan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut mengakibatkan masih banyak pecandu narkotika yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana narkotika, karena pecandu tersebut belum pulih sepenuhnya dari ketergantungan narkotika. Kata Kunci: Pemidanaan, Rehabilitasi, Residivis, Tindak Pidana Narkotika. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Dec 2021 11:39 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Dec 2021 11:39 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9337 |
Actions (login required)
 |
View Item |