SUMARNI, SUMARNI (2017) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The flow of refugees continues to increase from year to year, and this is a problem that is not just an issu e of regional, multilateral but has become the world's problems, including Indonesia, which are affected by the increasing flow of refugees. Legally, the protection and rights of refugees are regulated in the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Refugees Status. For those countries that have ratified the Convention and Protocol, have an obligation to provide legal rights as refugees. But, the number of refugees who make Indonesia as a transit country before reaching the destination country, becomes its own problems. Indonesia has a commitment to respect, protect, uphold and promote human rights as contained in the provisions of Article 71 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. But on the other hand, Indonesia has not become a party country until now. Thus, how is the state's responsibility to the presence of these refugees? Besides, how is the attitude of Indonesia regarding the urgency of the ratification of the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Refugees Status, viewed from the perspective of national interest, both from a legal perspective, the political, economic, social, cultural and national defense. The research method is a normative juridical, that focuses on secondary data. This study is a descriptive analysis, data used and collected will be analyzed by linking the document with other documents. Refugee protection is basically the responsibility of each country. Since Indonesia is not party country, then the handling of refugees handed over to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Nevertheless, Indonesia continued to show responsibility as part of the international community, as well as an active member of the UN to deal with refugees well and integrated with the bases on human values without violating laws and regulations applicable in Indonesia. Meanwhile, related to Indonesian attitude towards the implementation of the 1951 Convention and the 1967 Protocol observed by national interest, Indonesia is considered not quite ready to ratify the treaty. Keywords: Refugees, State Responsibility, National Interest, Ratification
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Arus pengungsi dari tahun ke tahun terus meningkat dan ini menjadi permasalahan yang bukan hanya sekedar permasalahan regional, multilateral namun telah menjadi permasalahan dunia, tak terkecuali Indonesia, yang terkena dampak dari meningkatnya arus pengungsi tersebut. Secara yuridis, perlindungan dan hak asasi pengungsi diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut, memiliki kewajiban untuk memberikan hak legalitas sebagai pengungsi. Namun jika melihat banyaknya pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum mencapai negara tujuannya, ini menjadi permasalahan tersendiri. Indonesia memiliki komitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, sampai dengan saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak. Dengan demikian, bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap keberadaan pengungsi tersebut? Selain itu bagaimanakah sikap Indonesia terkait urgensi ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi bila dilihat dari perspektif kepentingan nasional, baik itu dari perspektif hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan dan dikumpulkan akan dianalisis dengan cara menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Perlindungan pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Namun dikarenakan Indonesia bukan negara pihak maka penanganan pengungsi diserahkan kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kendati demikian, Indonesia tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus merupakan anggota aktif PBB dengan menangani pengungsi secara baik dan integratif dengan melandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan terkait sikap Indonesia terhadap penerapan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dilihat berdasarkan kepentingan nasional, saat ini Indonesia dinilai belum cukup siap untuk meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Kata Kunci: Pengungsi, Tanggung Jawab Negara, Kepentingan Nasional, Ratifikasi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Dec 2021 11:37 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Dec 2021 11:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9336 |
Actions (login required)
 |
View Item |