INDRIYANI, ANI (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
State is under an obligation to secure the rights of every children, since they are parts of human right, one of them is the right to protection of sexual violence. In case of sexual violence to children in a criminal trial, the victim’s testimony is required as a proof. The fact is, family perpetrators make specific intimidation during the court process. Subsequently, there is no assistance provided by the children counselling institutions for the victims when giving statement and testimony. The law officers and the children counselling institutions provide more attention on children as the doer of sexual violence. Supposedly, the institutions should provide more attention and assistance to the children as victims of sexual violence from the early stage of examination. The problem studied on this research uses the Juridical Normative approach and is analytical descriptive, and the location of research is the State Attorney Serang. The data type uses secondary data in the form of judge’s decision. Data collection techniques used literature study. Data analysis used is qualitative analysis technique. The results of the analysis indicated that: (1) The criminal law policy in providing legal protection for children as victims of sexual violence stated in the Criminal Justice System Law has not explicitly protects the victims, because the victim is only granted the rights contained in Article 90 paragraph (1), namely medical and social rehabilitations, safety assurance, and easiness in obtaining information about the case progress. However there is no right of assistance from children counselling institutions. Practically, the protection of children, define among others, the law is too prioritizing the right of suspects / defendants, while the right of victims are ignored so that victims of sexual violence lack sufficient legal protection; (2) The form of legal protection for children as victims of sexual violence is stated in Law Number 31 Year 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, but there is no form of protection in the form of Presidential Regulation as mandated in Article 90 paragraph (2) Law of Juvenile Justice System. Keywords: Children as Victim, Children Rights, Sexual Violence, Children Protection.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak setiap anak, karena hak setiap anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah hak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beracara di pengadilan pidana diperlukan adanya pembuktian yang salah satunya adalah keterangan saksi korban. Fakta yang terjadi, pihak keluarga pelaku melakukan upaya-upaya khusus intimidasi langsung saat jalannya persidangan. Kemudian, tidak diberikannya pendampingan dari lembaga-lembaga pendamping anak kepada anak korban saat memberikan pernyataan dan kesaksiannya. Aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga pendamping anak lebih banyak terfokus perhatiannya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Seharusnya lembaga-lembaga pendamping anak lebih memperhatikan dan mendampingi anak korban kekerasan seksual dari tahap awal pemeriksaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan bersifat diskriptif analitis, dengan lokasi di Kejaksaan Negeri Serang. Jenis data menggunakan data sekunder berupa putusan Hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum secara tegas melindungi anak korban, karena anak korban hanya diberikan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 90 ayat (1), yaitu berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Namun tidak ada hak berupa pendampingan dari lembagalembaga perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kekerasan seksual kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai; (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Namun belum ada bentuk perlindungan berupa Peraturan Presiden seperti yang diamanatkan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Anak Korban, Hak Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Dec 2021 11:22 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Dec 2021 11:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9330 |
Actions (login required)
 |
View Item |