Fadilah, Ulfah and Ismanto, Gandung and Stiawati, Titi (2017) IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT (PDPM GERBANG UTAMA) DI KECAMATAN BAROS. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Ulfah Fadilah - Prodi AP 2017)
IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT (PDP - Copy.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
Abstract
Ulfah Fadilah, 6661120307, 2017. Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA) di Kecamatan Baros Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, S.Sos., MM (Pembimbing 1) dan Titi Stiawati S.Sos., M.Si (Pembimbing 2) Kata Kunci : Implementasi, PDPM GERBANG UTAMA Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA) sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 7 tahun 2015 adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan bertujuan agar tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Masalah yang muncul dalam program ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengembalian dana Simpan Piinjam Perempuan (SPP), kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal pelaporan administrasi, Sumber Daya Kurang memadai, Keterlambatan dalam pencairan dana, kegiatan sarana prasarana yang kualitasnya kurang bagus. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn dalam Leo agustino (2006 : 161) , yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut adalah yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (Dispotition) para pelaku, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan lapangan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PDPM GERBANG UTAMA di kecamatan Baros sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya. Saran dari peneliti adalah Ketegasan dalam penerapan sanksi program PDPM Gerbang Utama perlu dipatuhi dan ditegakan oleh semua pihak mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten dan Pemerintah desa harus bisa memaksimalkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Ulfah Fadilah, 6661120307, 2017. Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA) di Kecamatan Baros Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, S.Sos., MM (Pembimbing 1) dan Titi Stiawati S.Sos., M.Si (Pembimbing 2) keywords : Implementation, PDPM GERBANG UTAMA The Region Program Society Empowerment Development Movement for Society (PDPM GERBANG UTAMA) based on the Serang Regent’s Rule No 7 year 2015 is a program that aimed to accelerate proverty tackling that all integrated and sustainable aimed to achieve the prosperous and independently of the poor people in the villages. There are some problems on this program such as less awareness from the villagers to return the loan fund, less the capability of the villagers to report the administration system, less resources, delayed about the fund liquefaction so the quality of the infrastructure was bad. This research is using the theory from Van Metter and Van Horn in Leo Agustino (2006 : 161), the influence of public policy implementation consist of the dimension and purpose of the policy, recources, characteristic of the implementor, implementoor’s attitude or tendency, the communication between organizations, the economical’s surrounding, social and political situation. The method used descriptive method with qualitative approach. The result of research concluded that the implementation of PDPM GERBANG UTAMA in Baros Subdistrict already good but there is some problem that obstruct on the implementation’s phase. Researcher’s advice is all people from district until regency area must apply the punishment regulation based on the Judgement and the village’s government have to maximize the fund that have been prepared by the regency’s government. |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 16 Jan 2018 02:25 |
| Last Modified: | 16 Jan 2018 02:25 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/899 |
Actions (login required)
 |
View Item |