Pohan, Jane Tiffany (2010) IMPEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 1995 DI TERMINAL PAKUPATAN KOTA SERANG. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Jane Tiffany Pohan - ANE 2010)
JANE TIFFANY POHAN.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Jane Tiffany Pohan. NIM 061506. Skripsi. Implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 di Terminal Pakupatan Kota Serang. Kata Kunci: Implementasi, Terminal, Pengelolaan Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal selain berfungsi sebagai simpul transportasi, dari segi perekonomian terminal juga dapat memberi pemasukan bagi pemerintahan daerah. Terminal Pakupatan merupakan terminal terbesar yang terletak di Kota Serang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Menteri Perhubungan No 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan di Terminal Pakupatan dan mengetahui bagaimana kondisi Terminal Pakupatan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Grindle. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan yang terdiri dari Content of Policy dan Context of Policy. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas dilakukan dengan menggunakan triangulasi dan membercheck. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 di Terminal Pakupatan Kota Serang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan Terminal Pakupatan, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, jumlah petugas yang belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas serta kondisi Terminal Pakupatan yang belum sesuai dengan kriteria terminal penumpang Tipe A. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah Daerah Kota Serang harus lebih serius dalam menanggapi permasalahanpermasalahan yang di Terminal Pakupatan. Misalnya, dalam hal pendanaan yang diberikan kepada pihak pengelola Terminal Pakupatan guna meningkatkan perbaikan kualitas sarana dan prasarana di Terminal Pakupatan, Perlu dilakukan pengkajian ulang kembali status Terminal Pakupatan karena luas wilayah yang tidak sesuai dengan kriteria terminal penumpang tipe A, memperhatikan Kesejahteraan para petugas Terminal Pakupatan dan perlunya diberikan penyuluhan pendidikan mengenai tertib lalu lintas kepada para sopir angkutan umum.
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Jane Tiffany Pohan. NIM 061506. Skripsi. Implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 in Pakupatan Terminal Serang City. Keyword: Implementation, Terminal, Maintenance Terminal is the base of vehicles commonly used to regulate the arrival and departure, raising and lowering people or goods, and the displacement modes of transportation. Terminal in addition to functioning as a node of transportation, the economy in terms of the terminal can also provide income for local governments. Pakupatan terminal is the largest terminal located in the city of Serang. The purpose of this research is to determine how the implementation decree of the Minister of Transportation No. 31 Year 1995 on Road Transport Terminal at Terminal Pakupatan and know how Pakupatan terminal condition. Researcher use qualitative research methods with emphasis on the concept of policy implementation expressed by Grindle. According to Grindle, the successful implementation of policies, is defined by the level of policy implementability and comprising of Policy Content and Context of Policy. Data collection techniques used by interviews, observation and documentation study. The Data were analyzed using data analysis techniques by Miles and Huberman. Meanwhile, to test the validity use triangulation and membercheck. Based on the research, we can note that the Implementation Decree of the Minister of Transportation No. 31 of 1995 in Serang City Terminal Pakupatan is not optimal. This can be seen from the still-limited number of disability in the management of Terminal Pakupatan, like inadequate infrastructure, an inadequate number of personnel both in quality and quantity and condition of the terminal that has not Pakupatan passenger terminal in accordance with the criteria of Type A. Therefore, the City Local Government should be more serious attack in response to the problems at Terminal Pakupatan. For example, in terms of funding given to the manager of the Terminal Pakupatan to improve the quality of facilities and infrastructure improvements at Terminal Pakupatan, should be performed as review the status of Terminal Pakupatan because the wide areas that are not in accordance with the criteria of type A passenger terminal, Terminal attention Welfare officials Pakupatan given the need for counseling and education about traffic rules to the drivers of public transport. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 05 Jul 2017 07:20 |
| Last Modified: | 05 Jul 2017 07:20 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/831 |
Actions (login required)
 |
View Item |