YANI KHOIRUNNISA, FITRI (2017) STATUS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text STATUS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH DITINJAU DARI UN.PDF Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Suatu perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selama-lamanya, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutka, maka hanya kemudharatan yang akan terjadi. Dalam kasus ini Pemohon yang bernama Kuspriyatna menikah dengan Termohon Nuraini, setelah kurang lebih Sembilan tahun menikah mereka memutuskan untuk bercerai dikarenakan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Berdasarkan persidangan cerai thalak Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga, saksi tersebut dalam kesaksiannya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan saudara seibu lain ayah. Dari pengamatan yang diperhatikan ternyata kasus status anak menjadi masalah genting dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui apakah putusan hakim Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk Tentang Cerai Thalak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan apakah akibat hukum status kedudukan anak yang terlahir dari batalnya perkawinan karena adanya hubungan darah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim dalam perkara ini memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari salah satu saksi dan bukti-bukti yang telah ada, selai itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi. Akibat hukum status kedudukan anak yang terlahir dari batalnya perkawinan karena adanya hubungan darah dalam putusan Nomor 1723/Pdt.G/2009/Pa.Dpk ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ialah anak yang dilahirkan akibat pembatalanperkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a undang-undang perkawinan, bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Actions (login required)

View Item