Basir, Basir (2017) RUANG LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TERHADAP PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DARAT DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KOTA CILEGON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RUANG LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TERHADAP PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DARAT DAN ANGKUTAN JALAN DALAM.PDF Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis dengan adanya pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas darat dan angkutan jalan khususnya untuk angkutan umum di Kota Cilegon yang kurang tertata dan terkontrol dalam pelaksananaanya baik dalam lingkup kewenangan penanganannya seperti pengadaan angkutan umum oleh Pemerintah Kota Cilegon, Jaringan trayek angkutan umum, serta perizinan yang diterbitkan belum sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis mengidentifikasikan permasalahan: Bagaimana ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kota Cilegon terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berkenaan dengan pengaturan trayek angkutan jalan di Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta apa fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai perangkat daerah dalam pelaksaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terhadap pengaturan trayek angkutan jalan di Kota Cilegon. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris-normatif, penelitian yang dilakukan dengan pengembangan pengamatan dalam bentuk observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden. Hasil yang diperoleh dalam penelitan ini yaitu, dalam penerapan undang-undang tersebut penulis menilai belum berjalan secara maksimal terutama dalam penetapan pengaturan trayek yang masih banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya. Hal tersebut dikarnakan banyak faktor seperti kurangnya pengawasan, kontrol sosial masyarakat dan koordinasi antar instansi dan antarpemerintahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang kurang baik. Sedangkan fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Cilegon yaitu pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai masih kurang dari apa yang diharapkan. Harapan dari penulis adalah peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Cilegon, Fungsi dan peran Dinas Perhubungan yang perlu ditingkatkan dan adanya sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis dengan adanya pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas darat dan angkutan jalan khususnya untuk angkutan umum di Kota Cilegon yang kurang tertata dan terkontrol dalam pelaksananaanya baik dalam lingkup kewenangan penanganannya seperti pengadaan angkutan umum oleh Pemerintah Kota Cilegon, Jaringan trayek angkutan umum, serta perizinan yang diterbitkan belum sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis mengidentifikasikan permasalahan: Bagaimana ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kota Cilegon terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berkenaan dengan pengaturan trayek angkutan jalan di Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta apa fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai perangkat daerah dalam pelaksaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terhadap pengaturan trayek angkutan jalan di Kota Cilegon. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris-normatif, penelitian yang dilakukan dengan pengembangan pengamatan dalam bentuk observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden. Hasil yang diperoleh dalam penelitan ini yaitu, dalam penerapan undang-undang tersebut penulis menilai belum berjalan secara maksimal terutama dalam penetapan pengaturan trayek yang masih banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya. Hal tersebut dikarnakan banyak faktor seperti kurangnya pengawasan, kontrol sosial masyarakat dan koordinasi antar instansi dan antarpemerintahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang kurang baik. Sedangkan fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Cilegon yaitu pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai masih kurang dari apa yang diharapkan. Harapan dari penulis adalah peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Cilegon, Fungsi dan peran Dinas Perhubungan yang perlu ditingkatkan dan adanya sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Nov 2021 09:51 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Nov 2021 09:51 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/7723 |
Actions (login required)
 |
View Item |