Jazila, Sughron (2016) EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KECAMATAN NEGLASARI. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Sughron Jazila 2016)
EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KECAM - Copy.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Sughron Jazila. 6661100625. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari. Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. dan Pembimbing II: Riny Handayani, S.Si., M.Si. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan masih ada warung remang-remang dan panti pijat plus-plus, sanksi yang tidak berjalan dengan tegas, ketidakmaksimalan kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang menyebabkan kepercayaan menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan evaluasi dari Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005. Penelitian ini bertitik tolak dari Teori Evaluasi Kebijakan Publik oleh William N. Dunn (2003 : 610). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari petugas Satpol PP Kota Tangerang, Petugas Satpol PP Kecamatan Neglasari, warga Neglasari, para pelanggar aturan seperti pelacur, pasangan selingkuh, pasangan pacaran, dan waria. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan lagi. Peraturan ini sudah berjalan efektif dengan tidak adanya lagi pelacur yang berani ‘mangkal’ di pinggir jalan. Hanya saja malah menjadi semakin terselubung dan sering terjadi kebocoran dari internal Satpol PP pada saat razia. Jadi harus ada sanksi tegas bagi oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia. Dan juga harus dipikirkan kembali dampak sosial-ekonomi yang terjadi pada para pelaku pelacuran yang telah tertangkap, karena tidak adanya lembaga yang menyediakan tempat pelatihan bagi para pelacur yang tertangkap menyebabkan mereka kembali lagi melacur. Kata Kunci :Evaluasi Kebijakan Publik, Pelacuran, Kota Tangerang, Satpol PP., Perda Kota Tangerang 8 Tahun 2005
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Sughron Jazila. 6661100625. Evaluation of Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, on Neglasari Sub-District. First Advisor: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. and The Second Advisor: Riny Handayani, S.Si., M.Si. Focus of this research is there are dimly lit stalls are still operating, the walk less resolute sanctions, The City Government’s performance wasn’t optimal that cause decreased confidence. The objective of this research is to evalute the Regional Regulation of tangerang City No. 8 of 2005. Theory that used for this research is Policy Evaluation from William N. Dunn. Method used of this research is qualitativewith aggregation data technic that done are through observation, interview, and documentation study. The informant consist of Satuan Polisi Pamong Praja (Civil Service Police Unit) Officer Tangerang City and Neglasari Sub-District, Neglasari civilians, and the offenders, like prostitute, affair cases, sex outside marriage, and transvestite prostitutes. Based on the research result, the Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, on Neglasari Sub-District is quitely succesful, but still needs to be optimized again. The regulation has been effectively, demonstrated by the absence of another prostitute who dared hung on a side street. Only instead become increasingly veiled and information about the raids leaked by unscrupulous officers. So there must be strict sanctions for Satpol PP officers who leak information about the raids. And also to be rethought socio-economic impacts that occur in the prostitutes who have been caught, in the absence of institutions that provide basic training for prostitutes are caught causing them back again into prostitution. Keyword: Policy Evaluation, Prostitution, Tangerang City, Civil Service Police Unit, Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution. |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 03 Mar 2017 09:11 |
| Last Modified: | 03 Mar 2017 09:11 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/769 |
Actions (login required)
 |
View Item |