Nusantara, Damar Aji (2016) EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SERANG. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Damar Aji Nusantara - 2016)
SKRIPSI FINAL - Copy.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Damar Aji Nusantara. NIM. 6661120596. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I Leo Agustino Ph.D. Dosen Pembimbing II Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari partai politik, partai politik membutuhkan amunisi berupa dana untuk melakukan pendidikan politik. Peraturan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Serang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009. Pada kenyataannya terdapat beberapa masalah pada kebijakan ini, mulai dari rumus dalam menentukan besaran bantuan, tidak adanya tim yang mengawasi, belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi partai politik dan tidak adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui substansi dan manfaat dari bantuan keuangan, serta melakukan evaluasi kepada kebijakan tersebut. Teori yang digunakan untuk evaluasi menggunakan 2 indikator Evaluasi Sistem Analisis dari Karl Luwig von Bertaalanffy yaitu Proses dan Pengaruh. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa evaluasi yaitu metode perhitungan besaran bantuan tidak banyak dipahami oleh partai politik, partai politik sulit berkonsultasi dengan BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban kegiatan, kurangnya kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik, partai politik yang tidak transparan dan akuntabel, ketidaksesuaian Perda dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari partai politik, dan belum bisa memberikan pengaruh terhadap pemahaman politik masyarakat dalam membangunan etika dan budaya politik. Kata kunci : Evaluasi, Bantuan Keuangan, Partai Politik
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Damar Aji Nusantara. NIM. 6661120596. Evaluation of Regional Regulation of Serang District Number 12 Year 2009 about the Financial Aid Political Parties. Major of Public Administration Science. The Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor Leo Agustino Ph.D. 2nd Advisor Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si To perform the duties and functions of political parties, political parties need ammunition in the form of funds for political education. The Regulation of financial assistance to political parties in Serang District be further regulated in Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009. In fact, there are several problems with this policy, starting from the formula in budgeting the amount of aid, lack of supervision, accountability and transparency of political parties that are not optimal and the unsatisfied/lack of benefits perceived by the public. The purpose of this research is to determine the substance and benefit from financial assistance, as well as an evaluation to the policy. Theory used for evaluation using two indicators Evaluation Systems Analysis from Karl von Bertaalanffy Luwig namely Process and Effect. The method used in this research is qualitative descriptive. Technical analysis of the data in this study is using an interactive model Miles and Huberman. The results of this research is there are some evaluations, which are the method of calculating the amount of assistance is not widely understood by the political parties, political parties is difficult to consult with the BPK related accountability report activities, lack of activities of political education for the community by the political parties, the political party which is not transparent and accountable, Incompatibility between Peraturan Daerah with Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, not fulfill the needs of political parties, and still have no effect to public’s political understanding of developing ethics and political culture. Keywords: Evaluation, the Financial Aid, Political Parties |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 16 Feb 2017 09:01 |
| Last Modified: | 16 Feb 2017 09:01 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/746 |
Actions (login required)
 |
View Item |