Kuswara, Hadi (2014) KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH BANTEN DALAM UPAYA MENEGAKAN HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH BANTEN DALAM UPAYA MENEGAK.PDF - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (2MB)

Abstract

Penegakan HAM di Indonesia memilki sejarah yang panjang, bahkan dapat dikatakan setua umur Negara Indonesia sendiri, bahkan secara umum HAM sendiri sejatinya telah lahir dan dikenal dalam ranah peradaban manusia sejak jaman peradaban awal manusia pertama hal ini dapat dilihat dari beberapa literature klasik yang menjelaskan hal tersebut. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu substansi kajian hukum baik dalam konsepsi hukum nasional maupun hukum internasional, dalam persfektif internasional HAM lebih dulu menjadi topic bahasan yang menarik dan mendapat perhatian banyak public dunia terlebih Negara maju. Atas dasar penyesuaian dengan keinginan politik dunia yang menuntut pada seluruh belahan dunia lainnya untuk mengadakan dan peraturan mengenai HAM maka, Indonesia sebagai Negara merdeka turut ikut serta dalam upaya penegakan HAM walaupun secara konsepsi tentu saja disesuaikan dengan kondisi sosiologis normative, juga nilai yang terkandung pada bangsa Indonesia yang telah lebih dulu ada dan diakui dalam masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dan sampai sejauh mana usaha penegakan HAM di Indonesia dan juga apa saja peran serta Komnas HAM dalam upaya penjaminan, dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam upaya penelitian mengenai Komnas HAM ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu kajian penelitian yang menekankan pada aspek ilmu hukum sebagai dasar kajiannya, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah‐kaidah Hukum yang berlaku dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori‐teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas, kemudian teknik pengumpulan data penelitian ini lebih dititik beratkan pada teknik pengumpulan data sekunder bahan hukum primer, dengan menggunakan metode analisa normatif‐ kualitatif. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa Dalam pembentukannya, Komnas HAM berdiri sesuai dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 yang didalamnya memposisikan Komnas HAM sebagai lembaga negara bantu yang independent, dalam hal pengurusan permasalahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada awal kehadirannya, lembaga ini hanya dianggap sebagai lembaga tambahan atau dengan kata lain instrumen tambahan saja dalam ranah Hak Asasi Manusia mengingat perlunya NKRI ikut serta dalam meratifikasi perjanjian, konvensi dan traktat Internasional tentang HAM. Dengan landasan legalitas Keppres tersebut Komnas HAM dihadapkan pada publik sebagai suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pengkajian, penyuluhan serta mediasi mengenai HAM di Indonesia.penegakan HAM pada masa Orde Reformasi, Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ratifikasi terhadap instrumen Internasional dengan adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Actions (login required)

View Item