Alfiansyah, Hendry (2015) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGUSULKAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia mempunyai lingkungan peradilan dibawahnya, dimana hakim-hakim di lingkungan peradilan tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hakim agung. Untuk menjadi hakim agung, dapat melalui jalur hakim karier maupun non-karier (ad. hoc). Sebelum menjadi hakim agung ada rangkaian proses seleksi yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial yang kemudian nama calon tersebut diajukan ke DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan atau dilantik oleh Presiden RI.Topik tentang prosedur pengangkatan hakim agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 2004 Tengtang Komisi Yudisial yang disajikan dalam skripsi ini sangat menarik untuk dibahas apabila dilihat korelasinya dengan lembaga negara yang lain yakni lembaga eksekutif dan legislatif berdasarkan konstitusi serta perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang memiliki korelasi dengan topik dari skripsi ini sebagai bahan primer dan bahan kepustakaan terkait dengan permasalahan sebagai data sekunder, serta ditunjang dengan data atau laporan tahunan dari instansi terkait sebagai bahan tersier. Berdasar penelitian penulis, dasar pertimbangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim agung sebelum diusulkan ke DPR RI tidak hanya tentang kompetensi calon hakim agung saja, namun pula ada aspek lain yang menjadi dasar pertimbangan Komisi Yudisial dalam meluluskan calon hakim agung. Selain itu perihal keterkaitan kewenangan antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR RI dan Presiden dalam pengangkatan hakim agung, terdapat pergeseran kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan DPR setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2013. Kata kunci: yudikatif, hakim, KY, kewenangan

Actions (login required)

View Item