FATHAN, ROYHAN and Listyaningsih, Listyaningsih and Jumiati, Ipah Ema (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SERANG (Studi Kasus Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Serang). Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (ROYHAN FATHAN - ANE 2015)
ROYHAN FATHAN - Copy.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
Abstract
Royhan Fathan. 6661110118. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Studi Kasus Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si. Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya penerimaan retribusi daerah dari sektor perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah khususnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Serang. Teori implementasi yang digunakan adalah Metter dan Horn dalam Agustino (2008) dengan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian implementasi Perda Kota Serang nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi daerah khususnya IMB secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya peningkatan realisasi penerimaan retribusi IMB peningkatan pelayanan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, serta dengan mengesahkan Peraturan Walikota (Perwal) pelimpahan IMB rumah tinggal kepada pihak kecamatan di masing-masing wilayah Kota Serang. Meskipun, penerimaan retribusi IMB belum sepenuhnya optimal karena kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan SDM khususnya tenaga teknis lapangan dari segi kualitas dan kuantitas, memberdayakan pihak kecamatan dalam menyelenggarakan IMB rumah tinggal, sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat, serta pemberian sanksi yang tegas pada bangunan yang tidak memiliki izin. Kata Kunci: Implementasi, Perda, Retribusi, IMB
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Royhan Fathan. 6661110118. Implementation Regional Regulation No. 13 Year 2011 in Serang City Retribution (Case Study Permits Building) in Serang city. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. The 1st advisor: Listyaningsih, S. Sos., M.Si. 2nd advisor: Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si. The background of this research is not optimal reception retribution from the licensing sector, particularly the Building Permit. The purpose of this study to determine the implementation of the Regional Regulation (Perda) Serang city number 13 of 2011 on regional levies particularly levy Building Permit (IMB) in Serang city. Implementation’s theory used is Metter and Horn in Agustino (2008) with a descriptive method, qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Analysis of data using models Miles and Huberman. Implementation of research results Serang city government regulation number 13 of 2011 on levies particularly IMB is generally good because it is the local government initiatives directed to the realization of retribution IMB service improvement Integrated Service Agency and Investment (BPTPM) Serang city, as well as with Regulations authorize the Mayor (Perwal) permit the transfer of residence to the districts in each region of Serang. Although, retribution IMB has not been fully optimized for the conditions of Human Resources is not adequate, and low public awareness in the care of IMB. Advice can be given that optimize human resources, especially technical personnel field in terms of quality and quantity, to empower the district in holding the residence permit, a more equitable dissemination to the public, as well as the provision of strict sanctions in buildings that do not have permission. Keywords: Implementation, regulation, Levy, IMB |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 14 Nov 2016 09:03 |
| Last Modified: | 14 Nov 2016 09:03 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/671 |
Actions (login required)
 |
View Item |