NUGRAHA, FENTRA (2017) KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK JUAL BELI DIBAWAH TANGAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK JUAL BELI DIBAWAH TANGAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRACT LAND DEED OFFICIAL AUTHORITY IN LEGAL LAND TRANSFER BY NATIONAL LAND AGENCY OF SERANG DISCTRICT BASED ON GOVERMENT REGULATION NO 24 OF 1997 ABOUT LAND REGISTRATION. By: FENTRA NUGRAHA 7773150027 According to the applicable provisions,land transfer and land title deed must be drafted by a Land Deed Official known as PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah).However, in daily life there are still many illegalland transfers that are very detrimental for buyers since they only have the right ofthe land physically butfrom law perspective the seller is still the owner of the land. In line with its typology, this research is a normative-empirical law research of qualitative form using secondary data. The main data source in normative law research is library data. In the legal literature, the data source is called legal material. The legal is anything that can be used or needed for the purpose of analyzing applicable law. Data analysis used is qualitative analysis, which is done inductively to the data that have been obtained by using theories, principle concepts, and legal concepts related to illegal land transfer. The purpose of this study is to know and analyze illegal land transferaccording to law and authority function of land deed official in illegal land transfer. The role of land deed official in the implementation of Land Registration in Serang District is very important especially in maintaining the registration data of the land, which is making evidence about concerning a certain plot of land, which is then used as the basis for registering the change of juridical data caused by the legal act. By the stipulation of Government Regulation No. 24/1997. Keywords: land transfer, land title deed, land deed official
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK JUAL BELI DIBAWAH TANGAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Oleh : FENTRA NUGRAHA 7773150027 Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual. Searah dengan typologinya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris bentuk kualitatif dengan menggunakan data sekunder, sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Analisa data yang digunakan analisis secara kualitatif bersifat induktif, terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori, konsep azas, dan konsep-konsep hukum berkenaan dengan peralihan hak jual beli di bawah tangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peralihan hak jual beli dibawah tangan menurut hukum peraturan perundang-undangan. Dan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak jual beli dibawah tangan.hasil kajian ini Peran PPAT dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Serang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas. Kata kunci : Jual Beli Tanah, akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Nov 2021 09:55 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Nov 2021 09:55 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/6690 |
Actions (login required)
 |
View Item |