Herdandi, Herdandi and Stiawati, Titi and Listyaningsih, Listyaningsih (2016) EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH DI KOTA CILEGON. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Herdandi - ANE 2016)
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINI - Copy.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Herdandi . 6661110443. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Titi Stiawati, S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah di Kota Cilegon merupakan kebijakan inisiatif dari masyarakat, dalam pelaksanaanya kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal karena banyaknya hambatan yang terjadi dan terdapatnya dua acuan hukum yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Hanif Nurcholis (2007). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaran wajib belajar Madrasah Diniyah telah berjalan seiring dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011, akan tetapi kebijakan tersebut baru hanya sebatas pada kewajiban belajar Madrasah Diniyah tetapi untuk kewajiban penggunaan Syahadah Diniyah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah SMP dan MTs belum terlaksana dengan baik, yang hal ini disebabkan karena terdapatnya dua Peraturan Walikota yang berbeda, dan tidak setaranya jumlah Madrasah Diniyah dengan Sekolah Dasar serta tidak bertemunya satu pemahaman yang sama antara LPPTKA/BKPRMI dengan Kementrian Agama Kota Cilegon. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan revisi kedua peraturan walikota tersebut karena telah bertentangan dengan Perda Madrasah Diniyah, memperbanyak gedung Madrasah Diniyah dan membangun sinergitas antara Ormas LPPTKA/BKPRMI dengan Kementrian Agama Kota Cilegon Kata Kunci: Eavalusi Kebijakan, LPPTKA/BKPRMI, Madrasah Diniyah
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Herdandi. 6661110443. Evaluation of Local Regulation Number. 1/ 2008 on the Implementation of Compulsory Madrasah Diniyah In Cilegon City. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. The 1st advisor: Titi Stiawati,S.Sos.,M.Si. 2ndadvisor :Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Implementation of compulsory Madrasah Diniyah in Cilegon City is an initiative of the community, in the implementation of the policy has not run optimally because of the many obstacles that occur and the presence of two different legal reference. The purpose of this research to know Evaluation of Local Regulation Number 1/2008 on the Implementation of Compulsory Madrasah Diniyah In Cilegon City. This research using the theory Hanif Nurcholis Evaluation (2007). The method used is a descriptive qualitative. Data collection techniques used is interview, observation and documentation. Analysis of the data used is the model Prasetya Irawan. The results show that the policy of organizing compulsory Madrasah Diniyah has gone along with the advent of Local Regulation 1/2008 and Mayor Regulation 44/2011, but the policy is only new in terms of the obligation to learn Madrasah Diniyah but to the obligation to use Syahadah Diniyah as one of the registration requirements Junior High School has not done well, that this was due to the presence of two distinct Mayor Regulation, and is not equivalent amount Diniyah Madrasah with primary school, and no meeting a common understanding between LPPTKA / BKPRMI with the Ministry of Religious Cilegon. Advice can be given that the revision of two perwal because contrary to Regulation Diniyah Madrasah, reproduce of building Madrasah Diniyah and build synergy between community organization LPPTKA / BKPRMI with the Ministry of Religious Cilegon Keywords: Policy Evalution, LPPTKA/BKPRMI, Madrasah Diniyah |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 06 Oct 2016 03:17 |
| Last Modified: | 06 Oct 2016 03:17 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/617 |
Actions (login required)
 |
View Item |