Yazid Ali, Samanhudi, (2026) PENGATURAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT UNTUK PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi di PT Integrasi Produktivitas Indonesia). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_Fulltext..pdf Download (9MB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_01.pdf Download (8MB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_02.pdf Download (452kB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_03.pdf Download (603kB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_04.pdf Download (540kB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_05.pdf Download (213kB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_Ref.pdf Download (336kB) |
|
Text
Yazid Ali Samanhudi_111121086_Lamp.pdf Download (1MB) |
Abstract
Trade secret is information unknown to the public in the fields of technology and business that possesses economic value and is kept confidential by the trade secret owner. The protection of trade secrets has legal provisions stipulated in the Indonesian Trade Secret Law (UURD), but the implementation of this protection faces obstacles, such as those found in the Productivity Improvement Consulting Program. In this program, the Researcher conducted an analysis with two problem identifications. First, how is the Non-Disclosure Agreement (NDA) regulated in the cooperation organized by the Banten Province Manpower and Transmigration Office and PT Integrasi Produktivitas Indonesia? Second, what is the legal protection for trade secret owners involved in the Productivity Improvement Consulting project based on the UURD? The theories used by the Researcher in this study are the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Protection. The research method used is juridical-empirical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involved literature review and interviews. All data were analyzed qualitatively. The results show that the NDA regulation was not implemented by the Banten Province Manpower and Transmigration Office and PT Integrasi Produktivitas Indonesia in the Productivity Improvement Consulting Program, thus failing to provide legal certainty regarding the confidential information disclosed by the Company. Legal protection based on Article 5 paragraph (1) letter d of the UURD can be applied by creating a written agreement, however, the Company did not make efforts to protect its confidential information. Therefore, legal protection cannot be granted to the Company. The research suggestions are that NDA regulations should be made in accordance with the UURD, and the government should socialize the protection of trade secrets to relevant companies
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang memiliki pengaturan hukum yang tertuang dalam UURD, tetapi pelaksanaan perlindungannya memiliki kendala seperti yang terdapat dalam program Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas. Adapun dalam program tersebut Peneliti melakukan analisa dengan dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana pengaturan Non-Disclosure Agreement dalam kerjasama yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dan PT Integrasi Produktivitas Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum pemilik rahasia dagang yang terlibat dalam proyek Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas berdasarkan UURD?. Teori yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yang digunakan Peneliti adalah yuridis empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan NDA tidak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dan PT Integrasi Produktivitas Indonesia dalam Program Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas, sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap informasi rahasia yang telah diungkapkan oleh pihak Perusahaan. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d UURD dapat diterapkan dengan membuat perjanjian tertulis, akan tetapi pihak Perusahaan tidak melakukan upaya perlindungan terhadap informasi rahasianya. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepada pihak perusahaan. Adapun saran penelitian yakni bahwa pengaturan NDA harus dibuat sesuai dengan UURD, dan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap perusahaan terkait perlindungan rahasia dagang | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Yazid Ali Samanhudi | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Apr 2026 02:45 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2026 02:45 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/59923 |
Actions (login required)
 |
View Item |